JAKARTA - Pernyataan yang dilontarkan mantan Kepala Staf Umum TNI Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo soal pesawat Prabowo Subianto yang tak jadi terbang gara-gara dihalangi tiga jet tempur dinyatakan TNI tidak benar. Menurut PDIP, partai pendukung Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi), pernyataan kubu Prabowo itu adalah tuduhan serius dan berbahaya.

Hal ini dijelaskan Hasto dalam keterangan persnya, Jumat (5/4/2019). Dia menyebut JS Prabowo adalah loyalis top capres Prabowo. Tuduhan yang dia nyatakan adalah serius, berbahaya, dan menghadirkan teori konspirasi membabi buta. Tuduhan ini muncul karena kubu Prabowo tertekan hasil survei pencapresan.

"Kubu Prabowo terus membangun skenario curang termasuk tuduhan adanya intervensi negara. Semua skenario kalap akibat survei Prabowo-Sandi yang semakin tertekan. Mereka biasa menghalalkan segala cara, dimulai hoax, fitnah, skenario curang, politisasi agama, hingga teori konspirasi buta," kata Hasto.
Hasto memahami penundaan lepas landasnya pesawat Prabowo Subianto murni karena alasan keamanan. Pesawat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga pernah tertunda 23 menit di Bandara Halim Perdanakusuma karena ada pesawat tempur Sukhoi yang hendak lepas landas. Megawati sabar, karena dia tahu Bandara Halim adalah pangkalan militer. Sikap sabar ini tak dilihat Hasto ada pada diri Prabowo.

"Mungkin karena Pak Prabowo merasa lebih TNI dari TNI maka muncullah perasaan arogan tersebut. Sikap emosional tim Prabowo, ternyata 11-12 dengan capresnya sendiri Pak Prabowo yang memang dikenal sebagai sosok emosional dan punya masa lalu yang kelam. Bahkan ada petinggi PPP yang secara nyata pernah melihat bagaimana ngerinya ketika Pak Prabowo emosional," tutur Hasto.

Sikap emosional ini dinilai Hasto juga dari penampilan Prabowo pada debat capres keempat, 30 Maret 2019 kemarin. Saat itu, Prabowo menegur audiens yang dilihatnya tertawa saat dia memberi paparan bertemakan isu pertahanan.
"Dalam debat terakhir, hal tak terpuji pun ditampilkan ketika tertawa saja dilarang, hanya karena Pak Jokowi tampil sebagai sosok yang lebih konfiden di dalam membangun kebanggaan terhadap TNI. Ketika Pak Jokowi mampu mengungguli seluruh gagasan politik pertahanan Pak Prabowo yang terlihat usang dan ketinggalan jaman, maka di situlah pecutan emosi itu terjadi. Nampaknya, Pak Prabowo tidak bisa menerima realitas bahwa Pak Jokowi lebih advance di dalam pemahaman politik pertahanan. Demikian halnya pernyataan Pak Jokowi yang lebih memercayai sepenuhnya institusi TNI, ternyata menjebol ambang batas emosi Pak Prabowo," kata dia.

Soal isu pesawat Prabowo yang dihalangi jet tempur itu bermula dari cuitan JS Prabowo lewat akun Twitter @marierteman. Dia menyebut ada tiga jet tempur yang melintas saat pesawat yang ditumpangi Prabowo akan lepas landas.

"Info, saat akan menuju Purwokerto (1/4) pswt yg ditumpangi @prabowo aborted take off krn saat akan take off diujung runway melintas 3 jet tempur. Pengaduan resmi + CVR akn disampaikan kpd dirjen perhubungan udara," cuit JS Prabowo seperti dilihat Kamis (4/4) kemarin.

Kadispen TNI AU Marsma TNI Novyan Samyoga merespons cepat isu itu. Samyoga mengatakan pernyataan JS Prabowo kurang tepat. Dia menambahkan tak ada Sukhoi yang terlibat.
"Apa yang disampaikan Pak JS Prabowo kurang tepat. Karena yang beliau sampaikan terjadi pada dua hari yang berbeda, dan dua-duanya sama sekali tidak melibatkan sukhoi," kata Samyoga lewat keterangan tertulis yang diterima detikcom. Dua hari yang dia maksud adalah 1 April 2019 dan Selasa 2 April 2019, semuanya di Halim Perdanakusuma.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno pun mengapresiasi penjelasan TNI AU. BPN percaya TNI mengayomi semua golongan. Menurut Priyo, kejadian di lapangan terjadi sangat cepat. Penjelasan TNI AU mengakhiri kesimpang-siuran.

"Terima kasih atas penjelasan Kadispen TNI AU. TNI adalah bhayangkari negara, kebanggaan rakyat, mengayomi semua kita tanpa sekat-sekat golongan atau aliran politik. Kami sangat percaya itu," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso kepada wartawan, Kamis (4/4) kemarin.


Politik