Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai, survei tingkat kepuasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan alasan untuk memperoleh masa jabatan presiden. Menurutnya, ada mekanisme UUD yang mengatur masa jabatan presiden.

"Belakangan yang perlu dikritisi juga adalah ketika hasil survei ini dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan Pak Presiden, ini menurut saya menjadi masalah yang lain," ujarnya dalam diskusi Menakar Kinerja Pemerintah & Kepuasan Publik, Sabtu (26/2).

Dia menjelaskan, untuk memperpanjang jabatan presiden harus mengubah konstitusi. Hal telah ini diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 yang membahas tentang perubahan UUD.

"Karena untuk memperpanjang masa jabatan presiden baik itu periodenya periode 3, maupun tambah tahunnya, tambah 2 tahun,1 tahun atau berapa pun itu berarti harus merubah Undang-Undang Dasar," tuturnya.

"Dan mengubah UUD itu tidak bisa pakai survei, merubah UUD ketentuannya sangat rijit diatur di pasal 37 ayat 1, 2, 3, 4," jelas Hidayat.

Dia langsung menyinggung survei Indikator Politik Indonesia. Menurutnya, tak ada korelasi antara kepuasan kinerja Presiden Jokowi dengan tuntutan memperpanjang masa jabatan presiden. Masyarakat juga ingin pemilu digelar 2024.

"Disebutkan itu bahwa ada 70 persen yang puas tetapi dari 70 persen yang puas dengan kinerja Pak Jokowi itu 61,6 persen tidak setuju diperpanjang masa jabatan sampai dengan 3 periode. Bahkan tidak setuju pemilu diundurkan tahun 2027 bahkan bila masih ada pandemi sekalipun mereka tetap berpendapat bahwa pemilu presiden diselenggarakan tahun 2024," tutur Hidayat.