Politik
PKS Pastikan Calegnya yang Ditangkap di Lotim Tak Berpolitik Uang
Selasa, 16 Apr 2019 16:37
"Tidak ada transaksi money politics, memang benar ada pertemuan dengan ibu-ibu, yang bersangkutan hanya mengganti biaya konsumsinya dan itu bukan money politics apalagi sampai keluar istilah OTT, padahal Bawaslu sendiri tidak pernah mengeluarkan statement tersebut," kata Ketua DPD PKS Lombok Timur Murnan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Selasa (16/04/2019).
Murnan juga meminta Bawaslu untuk segera bertindak dan melihat apakah ada aturan Pemilu yang dilanggar atau tidak atas isu politik uang yang bisa menimbulkan citra negatif kepada partai nomor urut 8 ini.
Menurut Murnan, PKS akan tetap berkomitmen untuk menjaga pesta demokrasi dengan sikap yang jujur dan tindakan berpolitik yang bersih.
â Perkuat Ketahanan Energi Nasional, PGN Garap Potensi CBM Tanjung Enim 9,7 TCF
PAGARDEWAâ€" PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina berkomitmen penuh dalam optimalisasi pemanfaatan potensi gas domestik guna mendukung penguatan ketahanan energ
Menaker dan Manajemen TikTok Gelar Pertemuan Usai Isu PHK di Tokopedia, Bagaimana Hasilnya?
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli telah melakukan pertemuan dengan manajemen TikTok dan Tokopedia untuk membahas isu yang berkembang terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) di kedua perusahaan tersebu
Setahun Pasca Dirawat, Gajah Sumatera Berusia 60 Tahun di Tesso Nilo Kembali Aktif
PEKANBARU -Kondisi seekor Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) betina berusia 60 tahun yang hidup liar di Kantong Gajah Tesso Tenggara, Kabupaten Pelalawan, dipastikan dalam keadaan stabil.Satw
DPRD Pekanbaru Soroti Lemahnya Pengawasan Tempat Hiburan Malam
PEKANBARU �" Komisi I DPRD Kota Pekanbaru menilai pengawasan terhadap tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru masih belum berjalan maksimal. Indikasinya, masih ditemukan tempat hiburan yang diduga be
Perda Tanah Ulayat Riau Disiapkan, DPRD Bidik Penyelesaian Konflik Agraria dan Berantas Mafia Tanah
PEKANBARU â€" DPRD Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat mulai membahas regulasi yang diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan agrari