JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai peserta pemilu terburuk. Kenapa?

"Bukan Pemilu 2019 yang merupakan pemilu terburuk, tapi Prabowo-Sandilah yang merupakan peserta pemilu terburuk sepanjang sejarah. Pemilu bukan soal kemenangan kandidat. Pemilu adalah soal kemenangan rakyat. Jangan khianati kehendak rakyat demi syahwat berkuasa," kata juru bicara PSI Dedek Prayudi kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).
Dedek menyinggung soal sikap Prabowo yang menyalahkan hasil quick count sejumlah lembaga survei dan real count KPU. Selain itu, ia juga kecewa dengan sikap Prabowo yang tak mau menunjukkan bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sebelum pemilu, survei disalahkan. Lalu setelah pemilu ada QC, QC juga disalahkan. Lalu real count KPU juga disalahkan. Ditantang buka data, tak pernah berani. Ditantang menggugat ke MK, menolak. Semua salah, seolah kebenaran miliknya sendiri," ujarnya.
Ia memahami bahwa penolakan terhadap hasil pemilu merupakan hak konstitusi. Namun, Dedek mengingatkan agar Prabowo dan Sandi menaati konstitusi untuk membuktikan dugaan kecurangan yang menjadi alasan penolakan tersebut.

Dedek pun menyebut Prabowo-Sandi bukan lagi sekadar mendeligitimasi hasil pemilu, tapi juga membangkang terhadap UU.

"Bahwa penolakan ini berwujud ajakan untuk pendukung menggeruduk KPU, menolak mengakui pemerintahan yang sah, apalagi menolak untuk membayar pajak, itu menjadikan paslon 02 menjadi paslon terburuk sepanjang sejarah Pemilu di negeri ini," kata Dedek.

"Kami menangkap bahwa ini bukan lagi upaya mendelegitimasi pemilu, tapi juga pemerintahan yang sah, dan pembangkangan terhadap UU," tegas dia.

Sebelumnya, anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon, menegaskan pihaknya tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke MK. Ia mengaku kecewa terhadap MK.

"Jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Sementara itu, Prabowo secara tegas menolak hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2019 yang, menurutnya, dipenuhi kecurangan. Di sisi lain calon presiden nomor urut 02 itu juga tidak akan menempuh jalur hukum untuk membuktikan dugaan kecurangan itu.

Sumber: detik.com
Politik