JAKARTA - PSI menyebut Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai peserta pemilu terburuk. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi balik menyerang PSI dengan membuat plesetan Partai Sensasional Indonesia karena dinilai senang mencari sensasi.

"Mereka nggak lolos ke DPR, akhirnya mereka ngigau. Akhirnya mereka asbun (asal bunyi). Namanya juga PSI, Partai Sensasional Indonesia," kata Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, kepada wartawan, Jumat (17/5/2019).

Menurut Andre, paslon yang diusung pihaknya merupakan peserta pemilu terbaik karena telah menunjukkan sikap kenegarawanan. Dia menyebutkan sikap tersebut nyata dilakukan Sandiaga yang memilih mundur daripada menggunakan fasilitas Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk berkampanye di ajang Pilpres 2019.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi sudah menjadi peserta Pemilu yang baik. Bayangkan, Bang Sandi mengundurkan diri menjadi Wagub DKI meskipun dia bisa cuti. Ini contoh keteladanan yang baik di saat Kiai Ma'ruf untuk mundur jadi Ketua MUI saja nggak mau," ujar Andre.
Dia juga menilai Prabowo telah menunjukkan sikap pratriotnya saat kalah melawan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2014. Andre menyebutkan kala itu Prabowo datang ke DPR untuk memberi selamat pada Jokowi.

"Dan Pak Prabowo telah menunjukkan jiwa patriotnya saat kalah di 2014, dia ke DPR, memberi selamat kepada Pak Jokowi. Dan itu tidak pernah ada pemimpin yang mencontoh itu. Bu Mega 2 kali sama Pak SBY, nggak pernah ngucapin selamat ke Pak SBY," ucap Andre.

Andre pun menyebut PSI sebagai partai baru yang masih kekanak-kanakan yang masih harus banyak belajar dan jangan malah mengajari.

"Jadi jangan ngajarin ikan berenang. Bilang tuh sama Partai Sensasional Indonesia," tutur Andre.
PSI sebelumnya mengemukakan pendapat tentang Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai peserta pemilu terburuk. Penilaian PSI didasari pemikiran bahwa kubu Prabowo Sandi mengejar kekuasaan hingga mengkhianati pilihan rakyat. Maksud dari pilihan rakyat adalah Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang telah mendapat suara lebih banyak dalam Pilpres 2019.

Politik