JAKARTA � Pemerintah berencana melakukan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai landasan untuk melaksanakan Pemilihan Pemilihan Presiden 2019. Salah satu poin yang tertuang menjelaskan bahwa partai politik baru tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Tata Negara Margarito Kamis menegaskan bahwa langkah yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan konstitusi. "Itu kepentingan politik," ujarnya saat dihubungi Okezone, Kamis (29/9/2016).

Ia menambahkan bahwa dalam pemilihan umum serentak, partai berhak mengikuti pemilu legislatif dan pemilihan presiden. "Tidak ada alasan tidak boleh melakukan pencalonan di pilpres, itu picik," lanjut dia.

Sebelumnya, dalam draft RUU Komisi II DPR menyebutkan bahwa "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya." (Okezone.com)