JAKARTA - Pasca-operasi tangkap tangan (OTT) terhadap panitera pengganti Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Santoso, Komisi Yudisial (KY) meminta Mahkamah Agung (MA) memimpin langsung upaya bersih-bersih di lingkungan peradilan.

Juru Bicara KY, Farid Wajdi, menegaskan MA harus menunjukkan langkah konkret untuk mengembalikan citra lembaga peradilan.

"Mesti ada upaya yang sifatnya terus-menerus dilakukan agar jajaran pengadilan tidak memperdagangkan hukum dan keadilan," ujar Farid saat dikonfirmasi awak media, Jumat (1/7/2016).

Adapun jajaran pengadilan, lanjut Farid, harus membangun sistem yang lebih baik mulai seleksi awal; pola mutasi dan promosi; sistem pembinaan dan pengawasan; serta penegakan sanksi dan penghargaan atas kinerja baik.

Selain itu, sistem dan aturan serta keteladanan dari pimpinan yang memandu jajaran pengadilan agar tidak korupsi adalah pintu masuk agar praktik perdagangan hukum dapat dikurangi.

"Langkah jangka pendek itu perlu dilakukan untuk mengurangi praktek perdagangan hukum, jikalau tindakan besar untuk membersihkan pengadilan tidak mungkin dapat dilakukan untuk waktu yang singkat," imbuhnya.

Karena itu, Farid meminta agar MA mencari titik masalah, mengapa di tengah gencarnya OTT oleh KPK terhadap oknum hakim dan aparat pengadilan, sama sekali justru tidak membuat takut.

"Apa yang salah? Kata kuncinya adalah evaluasi seluruh jajaran dan birokrasi peradilan, sistem, dan aturan. Setelah itu lakukan pembenahan internal, diiringi dengan upaya bersih-bersih secara komprehensif. Termasuk pun terbuka dan dapat bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menempatkan lembaga peradilan sebagai peradilan yang bersih," tandasnya. (okezone.com)