Pemko Pekanbaru Bidik Kembali Raih Opini WTP, Benahi Tata Kelola Keuangan Daerah

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 16 Jul 2026 08:50

PEKANBARU �" Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola keuangan daerah sebagai upaya mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun mendatang.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, Rabu (15/7/2026), saat menyampaikan penjelasan terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Markarius mengatakan, Pemko Pekanbaru telah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen tersebut mencakup laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, hingga catatan atas laporan keuangan yang merupakan kompilasi laporan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

"Seluruh laporan tersebut telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pemko Pekanbaru kembali memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025," kata Markarius.

Ia mengakui, opini WDP tersebut menjadi yang kedua secara berturut-turut setelah sebelumnya Pemko Pekanbaru mampu mempertahankan opini WTP selama delapan tahun, yakni sejak 2016 hingga 2023.

Menurut Markarius, opini WDP menunjukkan bahwa secara umum laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK ini menjadi dasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelesaiannya menjadi prioritas agar tata kelola keuangan semakin berkualitas, tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia menegaskan, upaya memperbaiki tata kelola keuangan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri. Diperlukan komitmen bersama seluruh unsur penyelenggara pemerintahan, termasuk dukungan dan fungsi pengawasan DPRD agar proses perbaikan berjalan secara berkelanjutan.

Markarius menambahkan, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus merealisasikan berbagai prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama.

Ia optimistis, apabila seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat ditindaklanjuti secara konsisten dan berbagai kelemahan yang masih ditemukan terus dibenahi, maka Pemko Pekanbaru berpeluang kembali meraih opini WTP pada pemeriksaan laporan keuangan tahun berikutnya.

"Apabila seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan seluruh kelemahan yang masih ada terus dibenahi secara konsisten, maka opini Wajar Tanpa Pengecualian dapat kembali diraih pada tahun depan," kata Markarius.(goriau)