Afdal Aulia

Tibum Sofyan SPdI

BENGKALIS-Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum (Tibum) yang sudah disahkan Selasa (07/06/2016), DPRD Bengkalis menegaskan 5 item yang harus dilaksanakan oleh Pemkab Bengkalis terkait penegakan aturan serta ketertiban umum. Kesemua item tersebut ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bengkalis.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Tibum Sofyan SPdI ketika dikonfirmasi Kamis (09/06/2016) mengungkapkan bahwa DPRD Bengkalis telah melaksanakan rapat paripurna pengesahan Ranperda Tibum menjadi Peraturan Daerah. Namun setidaknya ada lima item yang harus dilaksanakan oleh pemangku kebijakan, yaitu Pemkab Bengkalis untuk menjaga ketertiban umum, khususnya dari kesiapan SKPD terkait yaitu Satpol PP.

"Lima item yang kita tekankan tersebut harus dilaksanakan, setidaknya dalam setahun kedepan. Dimana kelima item itu ditujukan kepada Satpol PP Bengkalis, selaku leading sector dibawah Pemkab Bengkalis untuk menjaga ketertiban umum sekaligus pengaman Perda,"terang Sofyan.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjabarkan kelima item tersebut adalah, penambahan personil Satpol PP diseluruh kabupaten Bengkalis. Saat ini personil Satpol PP baru berjumlah 400-an orang, sedangkan penduduk kabupaten Bengkalis sudah diatas 500 ribu jiwa, setidaknya setiap 1000 penduduk ada 1 satpol PP, shingga masih harus dilakukan penambahan 100-an personil baru lagi.

Item kedua adalah penempatan kepala Satpol PP beserta kepala-kepala satuannya harus orang yang professional, kuat dan bukan menjadikan Satpol PP sebagai tempat pembuangan pejabat. Point ketiga, menyangkut Struktur Organisasi Tatakerja (SOT) kewenangan Satpol PP ditingkat kecamatan yang selama ini berada langsung diabwah camat, seharusnya berada dibawah komando Satpol PP kabupaten dan berbentuk UPTD dikecamatan.

Item keempat ujar Sofyan yaitu Sarana dan Prasarana, Pemkab Bengkalis harus menyiapkan sarana dan prasarana seperti kendaraan operasional diseluruh kecamatan maupun kabupaten. Sedangkan rekomendasi terakhir yaitu sosialisasi Perda Tibum keseluruh lapisan masyarakat, sehingga Perda yang menyangkut aturan ketertiban ditengah masyarakat beserta kelengkapannya dalam skala luas bisa dipahami.

"Sosialisasi Perda Tibum harus menyeluruh, bukan hanya masyarakat selaku objek Perda tapi juga para penegak Perda itu sendiri. Personil Satpol PP yang bertugas dilapangan juga harus menguasai Perda, termasuk dengan membuatkan buku saku kepada personil Satppol PP dalam menjalankan tugasnya,"tutup Sofyan.(afd)