Politik
Perludem: 14 Parpol Gugat Konflik Internal ke MK, Gerindra Terbanyak
Senin, 15 Jul 2019 14:27
"Khusus terhadap sengketa yang terjadi di internal partai politik, ini partai politik yang kita temukan yang di dalam permohonannya itu adalah merupakan sengketa internal, yang paling banyak partai melakukan permohonan perselisihan internal partai politik adalah Partai Gerindra, ada 32 permohonan," ujar peneliti Perludem, Fadli Ramadhanil saat konferensi pers di Bakoel Koffie Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Setelah Partai Gerindra dengan 32 permohonan sengketa internal, lalu ada Golkar dan Demokrat. Perselisihan sengketa internal itu, kata Fadli, adalah perselisihan antar caleg di satu partai dan juga satu Daerah Pemilihan (Dapil).
Fadli mengatakan sengketa internal antar caleg itu terdapat di semua kategori, baik tingkat DPR RI hingga DPRD Kota atau Kabupaten. Adapun 11 partai lagi yang mengajukan perkara sengketa internal, namun permohonan yang diajukan ke MK tidak banyak seperti tiga partai tersebut.
"Ketika mereka merasa dirugikan terhadap sebuah hasil pemilu, dan mekanisme di partai sudah dilakukan, ternyata tidak selesai, ada proses hukum yang harus diuji di MK, ya tidak ada masalah juga. Karena memang secara hukum ruangnya disediakan. Yang penting ada rekomendasi partai, karena kalau caleg maju sendiri tanpa rekomendasi partai, justru akan bermasalah secara formil di MK," katanya.
Berikut nama partai politik yang mengajukan permohonan sengketa internal (tidak berdasarkan urutan tertinggi):
1. Partai Gerindra: 32 sengketa
2. Partai Golkar: 22 sengketa
3. Partai Demokrat: 13 sengketa
4. PKB: 12 sengketa
5. PBB: 2 sengketa
6. PDIP: 2 sengketa
7. PKS: 2 sengketa
8. Partai Hanura: 2 sengketa
9. PPP: 2 sengketa
10. Partai NasDem: 1 sengketa
11. PAN: 1 sengketa
12. Partai Perindo: 1 sengketa
13. Partai Sira (lokal Aceh): 1 sengketa
14. Partai Nanggroe Aceh: 1 sengketa
Total yang mengajukan perkara sengketa internal ke MK: 14 partai, dan ada 94 perkara PHPU Pileg sengketa internal partai.
Sumber: detik.com
Politik
Anggota DPRD Pelalawan Sunardi Dituntut 4 Tahun Penjara dalam Kasus Ijazah Palsu
PELALAWAN-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan menuntut anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Sunardi, dengan pidana penjara selama 4 tahun dalam perkara dugaan penggunaan ijazah p
Pemprov Riau Mantapkan Tata Kelola BUMD Lewat Sistem Digital Terintegrasi
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan dan akuntabel. Langkah strategis ini diwujudkan lewat pe
Ambisi PSI Jadikan Jateng Kandang Gajah akan Hadapi Tantangan Berat Dominasi Banteng
JAKARTA - Tekad kuat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk mengubah peta kekuatan politik di Jawa Tengah (Jateng) menjadi kandang gajah memicu perdebatan. Langkah agresif partai ini dinilai harus b
Polres Kepulauan Meranti Ciduk Dua Pria Hendak Transaksi Sabu di Selatpanjang
SELATPANJANG - Komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta melindungi masyarakat dari dampak merusak obat terlarang terus dibuktikan. Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satre
Kemensos Dorong Teluk Wondama Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin
Jakarta - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menerima audiensi DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (6/7/2026). Pertemuan itu membahas perc