liputan6.com

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly (kiri) bersama Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding saat penyerahan susunan kepengurusan Partai Hanura yang baru, di Ruang Fraksi Partai Hanura, di Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana menyatakan, Menkumham Yasonna Laoly memahami proses terselenggaranya Munaslub di Kantor DPP Partai Hanura di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Menurut Dadang, Surat Keputusan (SK) yang diterima Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) didasarkan pada data yang kurang tepat, sehingga SK tersebut dianggap tidak sah.

"Karena setelah diteliti lebih lanjut, ternyata tidak ada pembicaraan di Dewan Kehormatan. Sehingga dengan sendirinya SK itu dianggap cacat," ujar Dadang di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Saran Menkumham

Bahkan dalam pertemuan itu, Yasonna juga memberikan saran agar partai besutan Wiranto dapat menyelesaikan masalah internal tersebut.

"Pak Menteri memberikan saran dan pandangan bagaimana agar Hanura dapat segera menyelesaikan konfliknya," jelas Dadang.

Dari foto yang diterima Liputan6.com, dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, tampak dihadiri Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding, Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana hingga Anggota Komisi II DPR RI Rufinus Hutauruk.

(liputan6.com)