Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana menyambut positif pertemuan parpol nonparlemen yang diinisiasi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo tersebut. Karena merupakan langkah awal yang produktif menuju Pemilu 2024.

"Pertemuan yang digagas Pak Hary dan teman-teman ini, saya kira akan sangat menjadi produktif di masa-masa mendatang, terutama di awal-awal sampai dengan nanti pada di saat nanti tahun 2024, tahun Pemilu kita," tegas Ridha.

Wakil Ketua Umum PBB Tatang Zaenuddin mengatakan, pertemuan enam parpol nonparlemen secara intens akan memonitor perkembangan dinamika politik Indonesia.

“Prinsipnya pertemuan atau silaturahmi ini kita akan lakukan secara intens dalam rangka terus memonitor perkembangan dinamika-dinamika politik di Indonesia,” ujar Tatang.

Adapun, Partai Hanura yang diwakili oleh Suhendri menyebutkan, pihaknya sepakat dan sepaham dengan apa yang didiskusikan partai politik nonparlemen itu.

"Ide baru ini kami kira sangat brilian. Hanura tentu akan mendukung dan akan selalu melangkah untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Mudah-mudahan terus berlanjut dan akan terwujud," tegas Suhendri.

Ke depan, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut. Adapun, total suara ketujuh parpol itu pada Pemilu 2019 mencapai 13,6 juta suara.

"Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan," kata Hary Tanoe.

Hary selaku penggagas pertemuan tersebut memaparkan hasil pertemuan Parpol Nonparlemen, yaitu Pertama, pertemuan ini adalah silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019.

Kedua, dengan jumlah suara yang besar keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.

"Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024," kata Hary.

Hary mengungkapkan hal tersebut mengikuti jalur suara 25 persen. Seperti diketahui, pencalonan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja.

Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25 persen.

Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen.

"Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0 persen," ungkapnya.

Keempat, pertemuan tersebut juga membahas untuk membentuk sekretariat bersama. Kelima, adanya kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan.

"Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya," jelas Hary.