merdeka.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikap menjadi oposisi dan konsisten di luar pemerintahan. Sikap ini ditegaskan sebagai upaya menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi.

"PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat. Power must be checked, power must be controlled. Kekuasaan harus diawasi dan harus dikontrol," tegas Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pidato penutupan Rakernas yang disiarkan secara daring, Rabu (2/2).

Syaikhu menuturkan, tanpa ada oposisi maka terancam masa depan demokrasi perlahan akan mati. Untuk itu, perlu keberadaan parlemen yang kuat untuk memastikan arah kebijakan pemerintah.

DPR RI harus menjadi penyambung lidah masyarakat, bukan penyambung lidah kekuasaan. Maka itu, DPR seharusnya bukan jadi tukang stempel pemerintah.

"DPR RI adalah kepanjangan tangan rakyat Indonesia bukan kepanjangan tangan penguasa. DPR RI bukan tukang stampel atas keinginan-keinginan pemerintah semata," tegas Syaikhu.

salah satu sikap oposisi PKS di parlemen yang mendapatkan dukungan adalah terhadap UU Cipta Kerja. PKS menolak saat Cipta Kerja masih menjadi rancangan di DPR RI. Terbukti, Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

"Banyak mendapatkan pembenaran sikap konsisten PKS menolak RUU Ciptaker membuahkan hasil dukungan Mahkamah Konstitusi bahwa UU tersebut inkonstitusional bersyarat," tegas Syaikhu.