JAKARTA - Rizal Ramli menuding Joko Widodo (Jokowi) sengaja memakai UU ITE untuk memberangus demokrasi di Indonesia. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf membantah pernyataan tersebut.

"Pak Jokowi sebagai presiden harus menjalankan undang-undang. Dan tidak maksud sedikitpun untuk memanfaatkan undang-undang untuk memberangus seseorang. Presiden itu urus bangsa dan negara. Terlalu kecil kalo hanya urus orang per orang," kata Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Rofiq, kepada wartawan, Jumat (5/4/2019).
Rofiq menilai pernyataan Rizal Ramli itu keliru. Menurut dia, Jokowi hanya menjalankan undang-undang yang sudah disetujui DPR.

"Salah besar kalo RR berpendapat demikian. Yang bikin undang-undang itu siapa? Parlemen toh? Kok yang disalahin presiden," ujar dia.
Dia pun heran Rizal Ramli menyalahkan Jokowi terkait UU ITE ini. Rofiq kemudian menyarankan Rizal Ramli untuk bertanya langsung ke parlemen mengenai peraturan tersebut.

"Coba RR suruh tanya parlemen undang-undang IT itu siapa saja yang menyetujui? Pasti semua setuju. Apa jadinya kalau IT tidak diatur. Bisa rusak moral bangsa ini. Semua semau-maunya," imbuh Rofiq.

Sebelumnya, Rizal Ramli menyebut Jokowi tidak mempunyai itikad baik untuk merevisi UU ITE. Dia lalu menuding Jokowi sengaja memakai UU tersebut untuk memberangus demokrasi di Indonesia.

Rizal mengungkapkan bahwa dia pernah melontarkan pertanyaan yang sama kepada dua capres yang akan berlaga di Pemilu April mendatang. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan revisi UU ITE yang menjadi polemik saat ini.

"Saya ingin tahu dari kedua calon (capres) siapa yang pro demokrasi, logikanya harusnya Pak Jokowi dong dari sipil. Saya tanya ke Pak Prabowo, 'Pak Prabowo kalau kepilih (jadi presiden) besok mau tidak revisi UU ITE?', beliau menjawab mau, alasannya supaya ada kelangsungan demokrasi," ujarnya kepada wartawan di kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (4/4/2019).

Politik