Tarik Fahri Hamzah, PKS Kembali Surati Pimpinan DPR

Sabtu, 20 Jan 2018 11:18

liputan6.com

Bambang Soesatyo (dua dari kiri) bergandeng tangan bersama tiga Wakil Ketua DPR yakni Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto usai dilantik di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (15/1). Bambang resmi menggantikan Setnov.

Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya sudah kembali berkirim surat soal penarikan Fahri Hamzah dari kursi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan DPR lainnya.

"Itu kan surat sudah kita kirim empat kali," ujar Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Dia menegaskan, surat tersebut sudah disampaikan kepada pimpinan-pimpinan DPR lainnya. "Sudah disampaikan suratnya," tegas Jazuli.

Seperti diketahui, PKS dan Fahri Hamzah memang sedang berkonflik. Fahri Hamzah dipecat oleh Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016. Namun, Fahri melawan keputusan ini dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada 14 Desember 2016, pengadilan memenangkan gugatan Fahri Hamzah, sehingga dia tetap berstatus sebagai politikus PKS dan Wakil Ketua DPR.

Gugatan Fahri kembali dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Berdasarkan putusan yang keluar pada Kamis, 14 Desember 2017, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding gugatan DPP PKS dan meminta partai itu tidak mengganggu posisi Fahri sebagai anggota PKS, juga sebagai anggota DPR dan pimpinan DPR.

PKS juga diminta membayar denda ke Fahri Hamzah sebesar Rp 30 miliar.

Gugatan Fahri ke PKS

Fahri melayangkan gugatan terhadap PKS tak lama setelah dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Gugatan Fahri teregister dengan Nomor: 214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok gugatan, Fahri berharap Surat Keputusan (SK) DPP PKS tentang pemecatan dirinya dari seluruh jenjang keanggotaan batal demi hukum.

Fahri menilai, PKS melakukan pelanggaran serius dengan memecat dirinya. Fahri menunjuk Presiden PKS Sohibul Iman sebagai sosok sentral yang menginisiasi pemecatan.

Fahri diberhentikan DPP PKS berdasarkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 1 April 2016.

Pada 16 Mei 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan provisi (sementara) Fahri Hamzah melalui putusan sela. Putusan itu berarti memulihkan semua jabatan Fahri baik di partai maupun DPR. Namun, putusan itu ditolak mentah-mentah oleh kuasa hukum PKS.

(liputan6.com)

Politik

Berita Terkait

Rabu, 26 Nov 2025 09:37

Dewan Kehormatan PWI Riau Minta Wartawan Tidak Terseret Kepentingan Kelompok

Pekanbaru-Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PWI Riau, H Zufra Irwan SE, MM mewanti-wanti wartawan untuk tidak terjebak dengan kepentingan politik tertentu atau kelompok tertu menyikapi sikap tegas yang akh

Selasa, 04 Nov 2025 05:26

AMSI Riau Soroti Penunjukan PLT Ketua DPD Golkar Riau: Intervensi DPP Dinilai Rusak Proses Konsolidasi Kader

Pekanbaru-Angkatan Muda Satkar Ulama Indonesia (AMSI) Riau menyoroti langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang menunjuk Ahmad Doli Kurnia sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua DPD Partai Gol

Senin, 27 Okt 2025 10:17

H.Darnil Pimpin DPD Hanura Riau

Pekanbaru-Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) resmi menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Provinsi Riau dan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV se-Riau, di Hotel Grand Central Pekanbaru, Sabtu (25/10/2025).

Kamis, 04 Sep 2025 13:45

Sahroni Mundur dari DPR RI? Begini Kata NasDem

Ahmad Sahroni dikabarkan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai buntut dari kekisruhan dalam beberapa hari terakhir. Sahroni sendiri sudah dinon

Kamis, 04 Sep 2025 11:40

Uya Kuya dan Eko 'Patrio' Terima Keputusan Tak Dapat Gaji

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kondisi terkini Eko Hendro Purnomo alias Eko “Patrio” dan Surya Utama atau Uya Kuya setelah keduanya dinon

komentar Pembaca