PEKANBARU-Berdasarkan hasil pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Riau ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ada 25 pasang yang akan meramaikan Pilkada serentak di 9 Kabupaten/Kota di Riau. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkada, 25 pasang ini melakukan tes kesehatan. Dimana tes kesehatan para calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp375.

Komisioner KPU Riau, Abdul Hamid menjelaskan bahwa untuk satu orang yang melakukan tes kesehatan menghabiskan 7,5 juta dan dana tersebut ditanggung oleh masing - masing KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

"Namun untuk pembiayaannya, masing-masing KPU daerah yang mengikuti Pilkada yang membayarkan masing-masing tes kesehatan peserta. Uang Rp7,5 juta tersebut itu belum termasuk pajaknya," katanya.
 
Abdul Hamid mengatakan tes kesehatan ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon Kepala Daerah. Namun, menurutnya yang berhak menyatakan pasangan calon Kepala daerah dan wakil kepala Daerah adalah tim medis yang telah ditunjuk dalam tes kesehatan tersebut. Dengan demikian KPU hanya menerima hasil dari tim medis yang telah melakukan tes kesehatan.

"Itu nanti akan berpatokan kepada rekomendasi tim dokter yang memeriksa bakal calon. Jika bakal calon yang bersangkutan memiliki penyakit yang menurut tim dokter berbahaya dan tidak bisa direkomendasikan, maka bakal calon tersebut terpaksa digugurkan," paparnya.

Pelaksanaan tes kesehatan ini akan dilakukan hingga tanggal 1 Agustus 2015. Pada 28 Juli 2015 lalu jadwal tes kesehatan untuk pasangan calon dari Kabupaten Siak, Pelalalwan dan Indragiri Hulu. Sedangkan hari ini, Kamis (30/7/2015) untuk pasangan calon dari Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi. Kemudian akan dilanjutkan lagi untuk pasangan calon dari Kabupaten/Kota lainnya.

Seperti diketahui ada sembilan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang akan mengikuti Pilkada serentak 9 Desember mendatang yakni, Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Siak dan Indragiri Hulu.(hrc) Politik