Jumat, 12 Jun 2026
  • Home
  • Politik
  • Usai Rapat DPRD, Dua Pejabat BPN Enggan Beri Penjelasan kepada Wartawan

Pemerintahan

Usai Rapat DPRD, Dua Pejabat BPN Enggan Beri Penjelasan kepada Wartawan

PT.SPIRIT INTI MEDIA
Kamis, 12 Mar 2026 10:55
(FotoGoriau.com)
PEKANBARU - Sikap tertutup ditunjukkan perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru usai menghadiri rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang membahas pengaduan masyarakat terkait pengadaan tanah proyek Jalan Tol Pekanbaru-Rengat, Rabu (11/3/2026).

Dalam rapat yang berlangsung hampir lima jam tersebut, sejumlah pertanyaan tajam dilontarkan anggota DPRD terkait berbagai polemik pengadaan tanah, mulai dari dugaan tumpang tindih kepemilikan, klaim Barang Milik Negara (BMN), hingga persoalan identitas pihak yang mengklaim lahan dalam sengketa tanah keluarga Elsih Rahmayani di Rumbai Barat.

Namun ketika awak media mencoba meminta penjelasan lebih lanjut setelah rapat berakhir, dua pejabat BPN yang hadir dalam rapat tersebut justru enggan memberikan keterangan.

Awak media terlebih dahulu mencoba meminta konfirmasi kepada Muftika Jufri yang terlihat keluar dari ruang rapat Komisi IV DPRD Pekanbaru. Namun Muftika menyatakan dirinya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaan wartawan.

“Saya tidak punya kapabilitas untuk menjawab,” ujar Muftika singkat sebelum meninggalkan lokasi.

Upaya konfirmasi kemudian dilanjutkan kepada Odi Pramono, perwakilan BPN Pekanbaru yang sebelumnya juga aktif memberikan penjelasan dalam rapat bersama DPRD.

Saat itu Odi terlihat berbincang dengan salah seorang anggota DPRD Pekanbaru di luar ruang rapat. Awak media kemudian mendekatinya untuk meminta klarifikasi terkait sejumlah pertanyaan yang muncul dalam rapat tersebut.

Namun Odi menolak memberikan keterangan dan mengatakan dirinya tidak memiliki kompetensi untuk menjawab pertanyaan media.

“Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu,” kata Odi.

Ia kemudian menyarankan agar wartawan menghubungi tim humas BPN apabila membutuhkan penjelasan resmi.

Ketika diminta memberikan kontak WhatsApp atau nomor yang dapat dihubungi dari pihak humas BPN Pekanbaru, Odi juga menolak memberikannya.

Sebagai gantinya, ia menyarankan agar wartawan datang langsung ke kantor BPN Kota Pekanbaru apabila ingin mendapatkan keterangan.

“Datang saja langsung ke kantor,” ujarnya.

Sikap tersebut kontras dengan jalannya rapat sebelumnya, di mana sejumlah pejabat BPN memberikan penjelasan kepada anggota DPRD terkait proses pengadaan tanah dalam proyek tol yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Pekanbaru menyoroti sejumlah persoalan, termasuk klaim kepemilikan tanah oleh pihak yang identitasnya dipertanyakan serta proses konsinyasi ganti rugi yang diajukan ke pengadilan.

Sejumlah anggota dewan juga meminta BPN memberikan penjelasan rinci mengenai dasar administrasi yang digunakan dalam proses pengadaan tanah tersebut.

Namun hingga rapat berakhir dan awak media mencoba meminta konfirmasi lanjutan, pihak BPN belum memberikan penjelasan tambahan di luar forum rapat DPRD.

Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR melalui Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Pekanbaru-Rengat Paket 2.7, Eva Monalisa Tambunan, sebelumnya telah memberikan keterangan kepada media dan menjelaskan bahwa perannya dalam proses pengadaan tanah hanya sebatas menyalurkan pembayaran ganti rugi berdasarkan validasi dari BPN sebagai pelaksana pengadaan tanah.

Rapat kerja Komisi IV DPRD Pekanbaru tersebut digelar untuk menindaklanjuti sejumlah pengaduan masyarakat terkait pengadaan tanah proyek tol di wilayah Rumbai Barat dan sekitarnya.

Selain sengketa lahan keluarga Elsih Rahmayani, rapat juga membahas persoalan klaim tanah sebagai BMN, dugaan penjualan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang terdampak proyek tol, serta polemik ganti rugi lahan kuburan di Kelurahan Agrowisata.

Sejumlah anggota DPRD Pekanbaru menyatakan akan menindaklanjuti berbagai temuan yang muncul dalam rapat tersebut melalui langkah pengawasan lanjutan, termasuk kemungkinan meminta penjelasan tambahan dari instansi terkait. 
Sumber: GoRiau.com

Pemerintahan
Berita Terkait
  • Rabu, 18 Mar 2026 13:13

    38 Orang Lulus Seleksi Administrasi Calon Anggota KI

    PEKANBARU - Tim seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2026-2029, telah mengumumkan hasil seleksi administrasi. Total ada sebanyak 38 peserta dinyatakan lulus seleksi admini

  • Rabu, 18 Mar 2026 09:01

    Seleksi CPNS 2026 Kapan Dibuka? Ini Bocorannya

    JAKARTA - Teka-teki seleksi CPNS 2026 kapan dibuka akhirnya terjawab. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, saat ini pemerintah masih mematangkan skema rekrutmen Aparatur Sip

  • Selasa, 17 Mar 2026 16:19

    Wacana WFH Imbas Konflik Timteng, Pramono Siap Ikuti Arahan Pusat

    Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap kemungkinan penerapan kebijakan work from home (WFH) atau kerja dari rumah demi menghemat konsumsi BBM mengantisipasi krisis akibat ketegangan Timur Teng

  • Selasa, 17 Mar 2026 15:39

    Tindaklanjuti Instruksi Prabowo, Kapolri Resmikan dan Bangun 110 Jembatan di Riau

    RIAU - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan groundbreaking pembangunan 83 jembatan dalam program Jembatan Presisi di Provinsi Riau. Hal ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo ter

  • Selasa, 17 Mar 2026 08:43

    Catat Nomor Ini, Pemkab Siak Buka Layanan Pengaduan MBG Lewat WhatsApp

    SIAK - Pemerintah Kabupaten Siak resmi membuka layanan pengaduan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan ini disediakan untuk menampung keluhan maupun laporan masyarakat terkait menu MBG yan

    • komentar Pembaca
    berita Terbaru

    Copyright © 2012 - 2026 www.spiritriau.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami Redaksi Pedoman Media Siber Disclaimer Iklan Karir RSS Kontak