Peneliti senior Netgrit Hadar Nafis Gumay mengkritik pemilihan anggota KPU dan Bawaslu yang dilakukan secara tertutup oleh Komisi II DPR RI. Dengan pengambilan keputusan yang tidak transparan, proses pemilihan anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 terkesan lebih besar nuansa politik.

"Jadi saya kira proses pemilihan di DPR ini lebih besar nuansa politiknya," ujar Hadar kepada wartawan, Kamis (17/2).

Komisi II juga dalam mengambil keputusan hanya menggelar rapat tertutup selama 1,5 jam saja.

"Jadi proses mereka tidak dijalankan dengan terukur ya. Kemudian juga tidak cukup transparan khususnya di dalam pengambilan keputusannya," tegasnya.

Seharusnya, kata dia, Komisi II DPR melakukan proses pemilihan secara terbuka. Supaya publik mengetahui pertimbangan-pertimbangan dan pendapat fraksi memilih calon anggota KPU dan Bawaslu.

Calon anggota KPU dan Bawaslu ini juga dipilih berdasarkan urutan. Sehingga publik perlu tahu bagaimana angka penilaian anggota DPR kepada calon-calon yang terpilih.

"Ini kan kita tidak tahu mereka kemarin akhirnya mengumumkan nomor satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Tetapi didasarkan oleh apa, angka berapa, angka apa nilai. Kalau itu mau pakai nilai, kalau voting tidak dilakukan. Kalau biasanya kan ada voting, jadi ada angka-angka perolehan votingnya," ujar Hadar