JAKARTA - Nasib pencari suaka asal Timur Tengah yang terlunta di trotoar ibu kota menjadi sorotan hingga pemerintah akhirnya turun tangan. Indonesia memang belum menjadi tujuan para pencari suaka, namun secara historis pernah punya pengalaman brilian dalam menangani para pengungsi dari luar negeri.

Dalam sepekan terakhir, para pencari suaka asal Sudan hingga Afghanistan bermukim di depan kantor UNHCR di Menara Ravindo, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka mendirikan tenda, memasang jemuran, hingga tidur di trotoar siang malam. Para pencari suaka itu sebelumnya mendiami trotoar di depan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Kalideres. Mereka akhirnya pindah ke Kebon Sirih demi menanti kepastian dari UNHCR.
Hari ini, Pemprov DKI akhirnya memfasilitasi pemindahan para pencari suaka itu ke lahan di Kalideres, Jakarta Barat. Namun, tentu saja pemindahan ini belum memberikan kepastian bagi mereka.

Hingga saat ini, Indonesia bukan termasuk negara tujuan para pengungsi untuk hidup menetap dan bekerja. Para pengungsi tidak boleh bekerja di Indonesia. Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB mengenai Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol mengenai Status Pengungsi 31 Januari 1967.

Namun secara historis Indonesia pernah memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam atau yang kerap dijuluki sebagai manusia perahu (Vietnamese Boat People) antara tahun 1979 sampai 1996. Ketika itu, Indonesia masih dipimpin oleh Presiden Soeharto. Atas dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional

Dalam buku Troubled Transit: Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka karya Antje Missbach, dijelaskan bahwa manusia perahu Vietnam datang ke Indonesia akibat situasi politik di Vietnam kala itu.

Usai kemenenangan Komunis dan kejatuhan Saigon April 1975, puluhan ribu orang Vietnam keluar dari negeranya untuk mencari suaka. Pasalnya, mereka takut jika diperlakukan buruk oleh kepemimpinan yang baru. Mereka kabur dengan menggunakan perahu untuk pergi ke berbagai negara. Oleh karena itu, mereka kerap dijuluki manusia perahu.
Berdasarkan laporan pertama, 19 Mei 1975, sekitar 97 orang manusia perahu Vietnam tiba di Indonesia. Sedangkan menurut laporan PBB tahun 1979, ada 43.000 manusia perahu sudah masuk Indonesia. Mekanisme penyaringan pencari suaka kala itu belum ada. Tetapi secara otomatis, status para manusia perahu masuk sebagai pengungsi prima facie (pertama kali) dan beberapa bentuk perlindungan.

Lantas, pemerintah Indonesia memilih Pulau Galang di Riau sebagai tempat untuk 10.000 pengungsi manusia perahu. Pulau Galang dipilih lantaran lokasinya relatif strategis. Jaraknya hanya 7 km dari Pulau Batam. Luasnya sekitar 80 km persegi. Penempatan para manusia perahu di Pulau Galang ini juga dimaksudkan untuk memisahkan mereka dari penduduk lokal dan meminimalisir pembaruan aktif.

Padahal awalnya Pulau Galang tak diniatkan sebagai permukiman permanen para manusia perahu. Namun pemerintah Indonesia terpaksa melakukannya karena alasan kemanusiaan. Kendati demikian, pemerintah Indonesia tetap berusaha memanusiakan para manusia perahu. Mereka diberi pendidikan dan kursus bahasa Indonesia. Lalu, pada Mei 1979, diselenggarakan Pertemuan para Menlu seluruh ASEAN. Dari kesepakatan itu, semua biaya akomodasi pengungsi di Indonesia menjadi tanggunan UNHCR.
Maka setelahnya, dibangunlah kamp-kamp pengungsian di Pulau Galang. Hingga beberapa tahun setelahnya, jumlah manusia perahu di Pulau Galang terus bertambah. Apalagi, kala itu manusia perahu yang ke Malaysia ditolak karena kebijakan pengalihan jurusan, sehingga jumlah manusia perahu di Pulau Galang meningkat hingga 16.500. Manusia perahu di Pulau Galang pun hidup hampir dua dekade.

Namun, pada tahun 1994 Pemerintah Indonesia ingin mengosongkan Pulau Galang, karena ingin membangun kawasan itu untuk industri khusus. TNI pun membantu sekitar 8.500 manusia perahu untuk pulang ke negara asalnya, melalui jalur laut dan udara. Sisanya, pergi mencari suaka ke negara lain.

Berpuluh tahun ditinggalkan, kini kamp-kamp untuk manusia perahu sudah rusak. Namun, tempat ibadah Buddha peninggalan mereka masih bisa ditemukan jejaknya. Pulau Galang dianggap sebagai salah satu bukti catatan humanisme pemerintah Indonesia era Soeharto.
Selain penanganan pengungsi dari Vietnam yang monumental, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini Indonesia juga bersikap simpatik menangani pengungsi Rohingya. Indonesia telah mengirimkan sejumlah bantuan ke pengungsi Rohingya.

Sikap Indonesia menuai pujian. Sekjen PBB Antonio Guterres memuji peran Menlu RI Retno Marsudi dalam melakukan diplomasi ke kedua negara tersebut.
Traveler