Tarif Penyeberangan Bakal Naik demi Keselamatan Kapal?

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Sabtu, 16 Agu 2025 11:53

okezone.com

Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP Gapasdap) buka suara atas instruksi Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk melakukan rampcheck dan uji kelaiklautan kapal penumpang secara konsisten dan sesuai SOP.

Ketua Umum DPP Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan, selama ini angkutan penyeberangan telah menjalani pemeriksaan yang berlapis atas aturan keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai pada saat pengedokan kapal, pemeriksaan dilakukan oleh BKI dan Marine Inspektor hingga keluar sertifikat kesempurnaan, serta setiap keberangkatan kapal dengan diterbitkannya SPB oleh kantor Kesyahbandaran.

Khoiri juga menyatakan bahwa Gapasdap telah bersurat dengan memberikan beberapa masukan atas terbitnya SE-DJPL 25 Tahun 2025 yang memuat kewajiban deklarasi berlayar, pelatihan penanggulangan musibah, pembatasan jumlah penumpang sesuai kapasitas, larangan penumpang berada di dalam kendaraan selama pelayaran Ro-Ro, dan peningkatan standar pelayanan kapal maupun pelabuhan.

Khoiri menambahkan, keberhasilan implementasi kebijakan ini berat untuk dicapai jika struktur tarif masih tertinggal jauh dari perhitungan keekonomian yang disepakati bersama pemerintah dan pemangku kepentingan.

"Berdasarkan perhitungan resmi sejak 2019, hingga kini masih terdapat kekurangan tarif sebesar 31,81% terhadap HPP, belum termasuk dampak kenaikan biaya operasional akhir-akhir ini dan rendahnya hari operasi kapal akibat keterbatasan jumlah dermaga di beberapa lintas penyeberangan komersial," kata Khoiri di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Menurutnya, keselamatan memerlukan investasi, baik untuk perawatan armada, peningkatan fasilitas keselamatan, maupun pelatihan awak kapal. "Tanpa penyesuaian tarif, operator akan kesulitan memenuhi kewajiban tersebut,” tegas Khoiri.

Menanggapi masalah muatan kendaraan ODOL, Khoiri mengatakan, Gadasdap selalu mendorong pemerintah agar dapat melakukan penegakan aturan, karena muatan ODOL salah satu potensi yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan implementasi kebijakan di atas.

Gapasdap siap bersinergi dengan Kemenhub, ASDP, BKI, BMKG, KNKT, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kampanye Zero Tolerance Terhadap Kecelakaan Kapal.

Khoiri menambahkan bahwa keselamatan adalah harga mati, tapi tidak gratis.

"Dibutuhkan keberanian pemerintah untuk segera merealisasikan penyesuaian tarif dan penegakan aturan kendaraan ODOL, agar kebijakan keselamatan berjalan optimal dan keberlangsungan layanan penyeberangan tetap terjaga," katanya.***(Okezone.com)

Sumber: okezone.com

Ekbis

Berita Terkait

Selasa, 28 Jul 2026 16:50

Lahan Pertanian Hancur Diterjang Rob, DPRD Riau Minta Pemprov Bangun Tanggul di Meranti

PEKANBARU - Bencana banjir pasang air laut atau rob yang terus melanda wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berdampak fatal bagi kelangsungan hidup warganya. Genangan air asin yang datang secara berkal

Selasa, 28 Jul 2026 16:47

Satpol PP Pekanbaru Siap Tertibkan Lagi PKL Stadion Utama Riau

PEKANBARU - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru kembali melayangkan peringatan kepada pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti. Petugas menegaskan aka

Selasa, 28 Jul 2026 16:45

'Bukan Cari Kaya, Cuma Ingin Bertahan Hidup', Keluh PKL Stadion Utama Riau

PEKANBARU - Enam hari pascapenertiban puluhan lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Stadion Utama Riau, Jalan Naga Sakti oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru, bangunan permanen di lokasi terseb

Selasa, 28 Jul 2026 16:44

Kuasa Hukum Pastikan Suhardiman Amby Tak Ajukan Praperadilan Terhadap KPK

TELUKKUANTAN �" Kuasa hukum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, nonaktif Suhardiman Amby menegaskan bahwa pihaknya tidak mengajukan gugatan praperadilan terkait penanganan perkara hukum yang te

Selasa, 28 Jul 2026 16:41

Telan Kerugian Rp24 Miliar, PLTU Koto Ringin Siak Diusulkan Jadi Pembangkit Surya

PEKANBARU - Rencana kelanjutan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Koto Ringin berkapasitas 3x2 megawatt (MW) di Kabupaten Siak dinilai berisiko menambah beban investasi. Proyek yang mang

komentar Pembaca