PEKANBARU-Direktur Utama (Dirut) PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), Yusrizal Andayani akhir divonis 6 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru pada sidang yang berlangsung Kamis (3/9/2015). Vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa.

Sementara terdakwa satu lagi, Staf PT BLJ, Ari Suryanto divonis 6 tahun penjara. Keduanya merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyertaan modal sebesar Rp300 miliar dari APBD Pemkab Bengkalis untuk proyek pembangunan PLTGU.

Amar putusan yang dibacakan majelis hakim yang diketuai H AS Pudjoharsoyo SH didampingi Hakim Anggota, Masrul SH dan Suryadi SH, keduanya terbukti melanggar Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KHUP.

Selain itu, Yusrizal juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta atau bisa diganti dengan kurungan 6 bulan penjara dan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,5 miliar. Sementara Ari Suryanto didenda sebesar Rp200 juta atau bisa diganti dengan kurungan 3 bulan penjara.

Dengan putusan tersebut, kedua terdakwa mengajukan banding melalui kuasa hukumnya.

Yusrizal dituntut 18 tahun penjara oleh JPU diikuti tuntutan 16 tahun untuk staf ahli PT BLJ, Ari Susanto pada sidang yang berlangsung Senin (31/8/2015) kemarin.

Adapun unsur kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan JPU sesuai penghitungan BPKP, yaitu sebesar Rp268 miliar.

Dugaan tindak pidana korupsi keduanya terjadi pada tahun 2012 lalu berawal saat Pemkab Bengkalis menganggarkan dana penyertaan modal kepada PT BLJ sebesar Rp300 miliar.Â

Dana tersebut diperuntukan untuk pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Gas dan Uap (PLTGU) di desa Buruk Bakul kecamatan Bukit Batu, dan desa Balai Pungut kecamatan Pinggir kabupaten Bengkalis, yang menelan biaya Rp1 triliun lebih.

Dalam pelaksanaannya, pihak PT BLJ malah mengalirkan dana tersebut kepada anak-anak perusahaannya diantaranya, PT Sumatera Timur Energi dan PT Riau Energi Tiga, nominalnya mulai dari jutaan rupiah sampai dengan miliaran baik dalam bentuk investasi, beban operasional, yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan PLTGU.(grc)
Hukrim