Perhutanan Sosial Didorong Jadi Motor Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau di Riau

Berita

Perhutanan Sosial Didorong Jadi Motor Mitigasi Iklim dan Penguatan Ekonomi Hijau di Riau

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 19 Feb 2026 14:46

(FotoMediaCenterRiau)

PEKANBARU - Perhutanan sosial ditegaskan sebagai strategi kunci dalam mendukung implementasi REDD+ dan penguatan aksi iklim berbasis masyarakat di Provinsi Riau.

Dalam rangkaian Lokakarya Identifikasi Rencana Aksi Jurisdictional REDD+, disebutkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya skema pemberdayaan, tetapi juga instrumen penting mitigasi perubahan iklim sekaligus penggerak ekonomi hijau.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berpihak pada alam. Perhutanan sosial sangat strategis karena merupakan proyek prioritas nasional untuk mendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat. Ia menegaskan, hutan memiliki peran penting dalam isu iklim. Demikian, untuk menekan laju perubahan iklim melalui REDD+, tata kelola menjadi faktor utama.

“Kita harus membuktikan bahwa tata kelola sudah transparan, kolaboratif, dan berkelanjutan. Itu kunci agar REDD+ di perhutanan sosial berjalan efektif,” kata Enik saat mengikuti secara virtual forum yang dilaksanakan di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (19/2/2026).

Enik juga mendorong optimalisasi skema Result Based Payment (RBP) dalam kerangka Green for Riau serta percepatan pencegahan deforestasi. Ia ingin Green for Riau dan percegahan deforestasi harus dipercepat.

"Kita maksimalkan lahan hutan dan jadikan hutan bukan hanya objek perlindungan, tetapi solusi iklim,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, Apri Dwi Sumarah mengatakan juga secara virtual, Perhutanan Sosial merupakan sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mendukung pelestarian, pemulihan, dan pemanfaatan hutan berkelanjutan.

Ia juga memaparkan sejumlah model bisnis yang direkomendasikan dalam pengembangan karbon perhutanan sosial. Mulai dari model kemitraan dengan developer karbon bisa menjadi quick start, di mana developer menyiapkan studi kelayakan, metodologi, MRV, sertifikasi, dan akses pasar.

"Selain itu, koperasi karbon mandiri memberi nilai lebih besar karena kelompok mengelola sendiri proyek dan pembagian manfaat. Kemudian blended value, di mana karbon menjadi insentif tambahan dan pendapatan utama tetap dari komoditas seperti kopi, kakao, dan hasil hutan bukan kayu,” pungkas Apri.

Sumber: (MediaCenterRiau)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca