JAKARTA - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut, Jokowi menggunakan instrumen program pemerintah untuk mempengaruhi pemilih salah satunya memberikan THR PNS lebih awal. Menanggapi itu, Bawaslu mengaku sudah membuat edaran untuk pencegahan.

"Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI," ujar Ketua Bawaslu, Abhan, dalam sidang lanjutan gugatan Pilpres 2019, di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (18/6/2019).

Bawaslu sambung Abhan menyadari, adanya potensi ketidaknetralan aparat hingga PNS karena calon petahana memajukan gaji dan THR lebih awal. Namun, Bawaslu melakukan pencegahan dini dengan mengeluarkan surat edaran.
"Dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019," tuturnya.

Bawaslu juga menjawab tudingan tim kuasa hukum 02 yang menyebut Jokowi menyalahgunakan dana BUMN. Salah satu yang disinggung ialah program gratis naik KRL Bekasi-Tanjung Priok. Namun, lagi-lagi Bawaslu tak menemukan dugaan kecurangan karena tidak ada laporan terkait hal tersebut.
"Bawaslu menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Jawa Barat," ujar Abhan.
nasional