JAKARTA - Mantan Ketua MK Mahfud MD bicara mengenai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan netralitas ASN setelah masa reformasi. Dia pun menyinggung birokrasi yang korup di masa orde baru.

"Pada era orde baru, birokrasi kita dikenal sebagi birokrasi yang korup, menguasi tetapi bukan melayani. Masyarakat bukan hanya tidak dilayani dengan baik, tetapi juga tidak diperhatikan oleh birokasi kita," kata Mahfud MD dalam diskusi terkait netralitas ASN di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
"Manajemen birokrasi dulu bersifat spoil system (sistem memanjakan) dan konduktif sehingga dalam studi-studi sering disebut sebagai birokrasi yang korup. Saya kira banyak buku tentang ini," imbuhnya.

Menurut Mahfud MD, semangat memperbaiki sistem yang korup muncul pasca era reformasi. Salah satunya adalah perubahan atas UUD 1945 dan menciptakan sistem yang lebih demokratis.

"Pada reformasi ada semangat membaiki birokratif agar tidak koruptif seperti dulu. Selain melakukan perubahan atas UUD 1945 untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, berbagai peraturan perundang-undangan dan institusi juga dibentuk untuk menghilangkan sifat koruptif di instansi pemerintah," tutur Mahfud MD.
"Ada KPK, ada MK, ada MPSK, ada KY, dan sebagainya, sehingga jumlah lembaga pemerintah sekarang ini kalau tidak salah sudah 120, yang semuanya untuk merespons agar birokrasi itu bisa netral, bisa profesional, dan lain-lain," sambungnya.
Mahfud menjelaskan, banyak Undang-Undang dibuat semasa reformasi untuk membenahi birokrasi.

"Ada UU No 5 tahun 2014 tentang ASN yang sedang kita diskusikam sekarang ini, dan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan," ujar Mahfud.

nasional