JAKARTA-Ditjen Bea Cukai melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah pihak, di antaranya kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil untuk menyelidiki E-KTP palsu dari Kamboja.

Sementara itu, Ditjen Bea Cukai membantah telah mempersulit DPR melakukan konfirmasi atas beredarnya berita terkait masuknya kartu tanda penduduk (KTP) palsu melalui kantor Bea Cukai Soekarno Hatta.

Direktur Jenderal Bea Cukai (DJBC), Heru Pambudi menjelaskan, justru sebaliknya kunjungan resmi Anggota Komisi II DPR yang dipimpin Agung Widyantoro tersebut diterima dengan baik.

"Berdasarkan laporan dari lapangan Jumar 3 Februari 2017 didapati pengiriman barang melalui Fedex berupa 36 lembat KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan dan satu buah kartu ATM," kata Heru kepada awak media di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Heru memaparkan bahwa barang kiriman tersebut berasal dari Kamboja dan belum diketahui motif apa yang mendasarinya. Pasalnya, jajarannya telah melakukan pengecekan secara rutin atas barang-barang yang dikirimkan.

"Pemeriksaan dilakukan baik atas dokumen maupun fisik barang dengan menggunakan alat bantu X-ray. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan petugas Fedex. Jadi ini sebenarnya kegiatan rutin," jelasnya.

Saat ini, Heru menerangkan tengah melakukan pendalaman bersama dengan pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil untuk menelusuri paket kiriman itu.

"Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang. Untuk memastikannya, perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut," tutup Heru. (Okezone.com)
nasional