JAKARTA-Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar resmi dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap permainan perkara judicial review atau uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan. Sebagaimana diketahui, sebelumnya ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

Nama lembaga pengawal konstitusi pun tercoreng akibat tindakan korupsi sang menteri hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diduga menerima suap dari bos perusahaan di bidang impor daging yakni Basuki Hariman (BHR). Lalu muncul pertanyaan, apakah hakim MK lainnya terlibat?

Menjawab pertanyaan itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan dalam perkara ini masih fokus pendalaman terhadap empat tersangka. Mereka yang dimaksud adalah Patrialis Akbar sebagai penerima suap, Kamaludin sebagai perantara, dan dua pihak swasta yaitu Basuki Hariman beserta sekretarisnya NG Fenny.

"Sejauh ini kami masih fokus pada penyidikan terhadap empat tersangka ini," kata Febri saat dikonfirmasi Okezone di Jakarta, Jumat (27/1/2017).

Ia mengungkapkan, dari sembilan hakim konstitusi, indikasi penerimaan hadiah atau janji yang ditemukan sampai saat ini adalah masih hanya kepada Patrialis Akbar. "Sejauh ini masih satu hakim dengan inisial PAK (Patrialis Akbar)," imbuhnya.

Namun, Febri menyatakan tidak menutup kemungkinan kasus ini akan terus didalami sampai menemukan titik terangnya. "Tim tentu akan terus mendalami perkara ini," tutur Febri.

Untuk Patrialis dan Kamaludin disangkakan melanggar Pasal 12c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 ‎Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) seperti diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun kepada Basuki dan Fenny yang diduga sebagai pihak pemberi suap, KPK menjerat dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pemberantasan Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. ((okezone.com)
nasional