JAKARTA - Bukan dari Badan Intelijen Negara (BIN) informasi mengenai adanya komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Maaruf Amin yang disampaikan kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian disampaikan BIN melalui Deputi VI BIN Sundawan dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Kamis (2/2/2017).

Hal ini untuk menjawab isu penyadapan seperti yang dilontarkan SBY ketika menanggapi fakta persidangan terdakwa Ahok.

"Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara Ketua MUI dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN," ujar Deputi-VI BIN Bidang Komunikasi dan Informasi ini.

Selain itu juga, ia menjelaskan pernyataan Ahok dan tim penasehat hukumnya pada persidangan 31 Januari lalu, tidak menyebutkan secara tegas apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

Karena itu, menurutnya, informasi tersebut menjadi tanggung jawab Ahok dan tim penasihat hukumnya yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan tersebut.

Ahok juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada KH Maaruf Amin dan sudah diterima serta dimaafkan.

Bersamaan dengan itu pula, Ahok telah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan merupakan berita yang bersumber dari media online liputan6.com edisi tanggal 7 Oktober 2016.

Lebih lanjut ia jelaskan pula, bahwa berdasarkan UU No17 Tahun 2011 tentang intelijen Negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahakan kesatuan dan persatuan NKRI.

Dalam menjelakan tugas, peran dan fungsinya, kata dia, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

"Namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan, apalagi diberikan kepada pihak tertentu," tegasnya.
nasional