PELALAWAN-Rekrutmen tenaga kerja lokal hingga program CSR yang tak maksimal, adalah dosa besar perusahaan perkebunan yang memiliki hamparan izin Hak Guna Usaha di dua Kecamatan, Bandar Petalangan dan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pada hal, tak sedikit anak negeri yang telah bertitel sarjana yang siap dipekerjakan di perusaaan besar ini. 

"Perusahaan PT Serikat Putra sungguh banyak pelanggaran yang dilakukannya. Mulai dari bangunan yang tak ber-IMB, tenaga kerja lokal hingga program kemitraan terhadap masyarakat yang tak pernah dinikmati oleh masyarakat‎ yang berada di sekitar operasionalnya," papar Pengulu Mudo Lubuk Keranji, Tokoh Adat Petalangan, Samsi MS, Jumat (23/12/2016).

Tak hanya masyarakat biasa yang dilecehkan PT Serikat Putra ini, sambung Pengulu Mudo, tapi Pemkab Pelalawan saja dilecehkan ditandai dengan menjamurnya bangunan milik perusahaan yang ilegal alias tak ber-IMB. Konflik ini telah berlangsung sejak PT Serikat Putra menginjakkan kakinya di bumi subur Pelalawan, semasa itu masih Kabupaten Kampar.

"Perjuangan ini sudah lama dan hingga kini belum membuahkan hasilnya. Tapi, kami masyarakat selagi hayat masih dikandung badan, selagi jantung berdegup kencang, perjuangan ini terus berlanjut hingga menemukan titik terang," pungkas Samsi MS, salah seorang saksi hidup yang masih tersisa. Tokoh adat ini amat faham atas kebrutalan dan bobrok perusahaan ini.

Andai saja, perjuangan panjang ini menemukan titik akhir, sambungnya, maka sudah barang tentu masyarakat Bandar Petalangan dan Bunut akan bisa sejahtera. Pasalnya, bila program kemitraan ini terwujud, maka masyarakat setempat akan menikmati manis perjuangan nan melelahkan terebut. (gfz)
‎ nasional