JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) hanya memberikan izin kepada tim hukum Prabowo membawa 2 ahli untuk didengarkan keterangannya di sidang gugatan Pilpres 2019. Padahal tim Prabowo sudah mengutip belasan keterangan pakar hukum dari link berita. Bagaimana keabsahan kutipan tersebut?

"Tidak dapat bernilai sebagai alat bukti," kata ahli hukum tata negara yang juga dikutip Prabowo dalam gugatan tersebut, Bayu Dwi Anggono, kepada detikcom, Selasa (17/6/2019).
Direktur Puskapsi Universitas Jember itu menyatakan majelis hakim MK mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang didapatkan melalui pembuktian alat bukti dalam pemeriksaan persidangan. Sedangkan jenis alat buktinya sudah dibatasi dalam Pasal 36 Peraturan MK Nomor 4/2018, salah satunya keterangan ahli.

"Berbagai kutipan ahli yang ada dalam permohonan jika ingin memiliki kekuatan pembuktian dan memiliki pengaruh untuk dapat ikut membantu dikabulkannya permohonan pemohon maka harus menjadi keterangan ahli," cetus Bayu.

Dengan demikian, kata Bayu, jika MK membatasi alat bukti keterangan ahli hanya 2 orang, bisa dipastikan kutipan-kutipan ahli dalam permohonan itu tidak punya dampak apa-apa bagi pemohon untuk dapat membantu dikabulkannya permohonan.

"Mengingat kutipan-kutipan ahli yang tidak dihadirkan dalam persidangan tersebut tidak dapat bernilai sebagai alat bukti," tegas Bayu.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur jumlah saksi yang diajukan pihak pemohon gugatan Pilpres, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dan KPU sebagai pihak termohon. Sesuai dengan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH), tiap pihak dibatasi mengajukan 17 saksi.

"Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. Lima belas saksi keterangan dengan 2 saksi ahli," ujar juru bicara MK Fajar Laksono.

nasional