Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). PSI meminta RUU tersebut disahkan sebelum Pilpres 2019.

PSI mengatakan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini menjadi genting. Hal itu dikatakan seusai adanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada RA, staf Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang diduga diperkosa atasannya.
"RUU ini sudah dua tahun mangkrak di DPR dan ini menunjukkan bagaimana partai yang sudah ada di DPR tidak menunjukkan komitmennya untuk melindungi kaum perempuan," ujar juru bicara PSI Dara Andini Nasution di kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (8/1/2019).

Dara mengatakan persoalan kekerasan seksual itu terus terjadi karena saat ini belum ada payung hukumnya. Perlindungan secara struktural, menurutnya, masih lamban di Indonesia. Apalagi ketika para anggota DPR disebutnya lamban mengesahkan RUU soal kekerasan seksual.
"Sebenarnya persoalan seksual itu ada dua masalah, pertama struktural kita berbicara dari perlindungan payung hukumnya, RUU PKS kita lamban disahkan, sementara payung hukum sekarang dijelaskan sangat sulit pembuktiannya," ucapnya.

Dara menuturkan, tidak adanya payung hukum juga mempengaruhi stigma terhadap perempuan. Saat ini perempuan di Indonesia masih ditempatkan dalam posisi yang lemah.
"Dan yang kedua relasi kuasa yang timpang, kita di Indonesia masih patriarkis masih menempatkan perempuan di posisi yang lemah," katanya.

Untuk itu, PSI meminta DPR RI, khususnya Komisi VIII, segera mengesahkan RUU tersebut sebelum Pemilu 2019.
"Dan kepada DPR yang terhormat sekarang terutama Komisi VIII harus segera mengesahkan UU ini sebelum pemilu, kalau nggak kita patut menanyakan komitmen, dan kami di PSI berjanji UU ini akan menjadi prioritas kami ketika kami terpilih di parlemen," tutur Dara.

nasional