Pasca Pilpres 2019, Kursi Pimpinan MPR Bakal Jadi Rebutan

Laporan : Bambang Subagio

Selasa, 18 Jun 2019 09:07

JAKARTA -Anggota MPR RI Firman Subagyo menilai konsolidasi politik di MPR menjadi sangat penting sebab akan menentukan dalam pengawalan konstitusi.

"Apabila Presiden atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka," ucap Firman Subagyo dalam diskusi bertema 'Konsolidasi Parpol di Parlemen Pasca-Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019) kemarin.

Firman melontarkan pernyataan tersebut mengingat perebutan kekuasaan yang tersisa pasca Pemilu 2019 adalah kursi pimpinan MPR. Pemilihan pimpinan lembaga parlemen tersebut dilakukan melalui pemilihan melalui sistem paket pimpinan yang diajukan koalisi partai. Sedangkan penentuan pimpinan DPR dipilih melalui sistem proporsional berdasarkan perolehan kursi terbanyak partai dalam pemilu.

Menurut politisi Partai Golkar ini, komposisi pimpinan MPR akan menjadi strategis apabila dikaitkan dengan kondisi presiden atau wakil presiden berhalangan tetap atau mangkat sebab melalui MPR-lah partai politik bermain dalam kepentingannya bukan di DPR.

"Karena saya yakin bahwa dari dua koalisi (Koalisi Indonesia Kerja dan Koalisi Adil Makmur) menginginkan menunggu durian runtuh bilamana suatu saat mungkin presiden dan wakilnya itu mangkat. Maka mereka akan mengusulkan untuk siapa yang menjadi pengganti dan akan mengusulkan dari kader partainya," kata Firman.

Sementara itu, Anggota MPR dari Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengingatkan kondolidasi yang dibangun untuk mengejar kekuasaan harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa. "Jangan hanya kekuasaan. Sah-sah saja partai mengejar kekuasaan namun harus dibarengi dengan sikap tanggungjawab, " kata Jazuli.

Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, mengatakan hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem 'eksekutif heavy'. Dari 'eksekutif heavy' inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen. "Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujarnya.(bsg)

nasional

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 16:47

Pegawai PNM Pelalawan Tenggelam di Sungai Indragiri saat Survei Kebun

RENGAT-Diduga akibat sarat muatan, pegawai lembaga pembiayaan non-bank Pemodalan Nasional Madani (PNM) Ukui Kabupaten Pelalawan Ardi Yahya (34) tenggelam di Sungai Indragiri. Persisnya di Desa Pasir S

Selasa, 19 Mei 2026 16:26

Rumah Petak dan Mobil Pikap Ludes Terbakar di Marpoyan Damai

PEKANBARU-Satu unit rumah petak dan sebuah mobil pikap terbakar di Jalan Mesjid Sirathal Mustakim, RT 004 RW 014, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Selasa (19/5/20

Selasa, 19 Mei 2026 16:22

Bhabinkamtibmas Beri Motivasi Petani Cabai untuk Tingkatkan Hasil Panen

PELALAWAN �" Jajaran Polres Pelalawan melalui Polsek Pangkalan Lesung terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayah hukumnya. Salah satu upaya tersebut dilakukan d

Selasa, 19 Mei 2026 16:15

FBN Riau Dilantik, Kepala Kesbangpol Harap Jadi Garda Terdepan Cegah Degradasi Moral dan Peredaran Narkoba

PEKANBARU-Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau, Boby Rahmat hadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Bela Negara (FBN) Provinsi Riau. Kegiatan ini dirangkai

Selasa, 19 Mei 2026 16:12

Orgen Tunggal Malam di Deluk, Polisi Amankan Seorang Pengguna Narkoba

BENGKALIS-Satres Narkoba Polres Bengkalis bersama Tim Raga, Samapta Polres Bengkalis serta gabungan personel Polsek Bantan mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengguna perusak saraf jenis sab

komentar Pembaca