JAKARTA-Pejabat Pajak Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Harun al Rasyid, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap penghapusan pajak PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia.

Harun diperiksa sebagai saksi untuk Presiden Direktur PT EKP, Rajesh Rajamohanan Nair,‎ yang ditetapkan menjadi tersangka pemberian suap untuk menghilangkan pajak perusahaannya melalui tersangka Handang Sukarno.

BERITA REKOMENDASI

    Pengacara Sebut Kasubdit Ditjen Pajak Tidak Lakukan Pemerasan
    Pengacara Sebut Kasubdit Ditjen Pajak Hanya Jalankan Perintah Atasan
    Penyuap Pejabat Ditjen Pajak Pertimbangkan Jadi Justice Collaborator

"Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair)," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Senin (5/12/2016).

Penyidik KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi lainnya yakni Suwardi, sopir Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Handang Sukarno.

Sebagaimana diketahui, Satgas KPK pada Senin 21 November 2016 malam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Springhill Residence, Kemayoran, Jakarta Pusat, terkait dugaan suap penghapusan wajib pajak negara PT EKP.

Dalam OTT tersebut, penyidik mengamankan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Sukarno dan Presiden Direktur PT EKP Rajesh Rajamohanan Nair.

Keduanya ditangkap usai bertransaksi terkait dana awal dugaan suap ‎penghapusan pajak negara sebesar Rp1,9 miliar dari total Rp6 miliar. Uang Rp6 miliar tersebut merupakan suap untuk menghapuskan pajak negara sebesar Rp78 miliar.

KPK pun telah menahan dan menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus dugaan suap penghapusan wajib pajak negara‎.

Rajesh sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf A atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf B atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, ‎sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara Handang, sebagai penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 ‎Huruf A atau Pasal 12 Huruf B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, ‎sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. (okezone.com)
nasional