"Bagi kami yang berada di Riau ini, penanganan kabut asap yang dikoordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat lamban. Asap masih ada di mana-mana," ujar Ketua Umum Lembaga Adat Melayu (LAM) Al Azhar ketika dikonfirmasi, Kamis (8/10/2015).

Menurut dia, ada kesan pemerintah, baik pusat dan daerah tidak bersungguh-sungguh menanggulangi persoalan asap yang cukup menyiksa warga Riau tersebut. "Konstitusi kita masih UUD 1945 kan, seharusnya mereka para pemangku kekuasaan itu paham bahwa dalam pembukaan itu jelas kalau negara itu wajib melindungi masyarakat atau rakyatnya," ujar dia.

Selain itu, lanjut Al Azhar, proses penegakan hukum terhadap para pembakar hutan itu terkesan 'loyo'. Langkah aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi atau memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang melakukan pembakaran itu hanya sesaat. "Proses penegakan hukum berlangsung saat asap masih pekat, namu saat asap itu sirna, proses hukum itu sirna juga. Mereka bukan maling sandal. Mereka adalah pelaku kejahatan lingkungan yang menyengsarakan jutaan orang. Hukumannya harus berat, " terang dia.

Apalagi, mereka itu adalah orang-orang atau korporasi yang dipegang oleh pihak luar dan menguasai hampir 5,5 juta lahan dari 8 juta lahan di wilayah Riau.

Sementara itu, Kurniawan Sabar, Manajer Kampanye Eksekutif Nasional WALHI ketika dimintai pandangannya soal penegakan hukum mengatakan, memang yang perlu dilakukan segera oleh pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan. Selain itu melakukan peninjauan terhadap perijinan dan luasan konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melakukan pemulihan dan perlindungan eksositem penting dan rentan seperti ekosistem gambut.

"Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan dengan melakukan penyekatan atau memblok (blocking) kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut, sehingga lahan-lahan gambut tersebut dapat terairi kembali. Perintah Presiden untuk membangun kanal dan bukannya memblok kanal-kanal justru akan memperparah situasi yang telah ada," tandas Kurniawan Sabar.