JAKARTA-Polri menyatakan beberapa orang dari 11 aktivis terduga makar dan menghina penguasa yang ditangkap ingin mengarahkan massa aksi Bela Islam Jilid III untuk menduduki Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta.

Mereka diduga berniat ingin mendorong MPR menggelar Sidang Istimewa yang memungkinkan untuk menggulingkan pemerintah yang sah.

BERITA REKOMENDASI

    Tak Ditahan, Penyidikan Kasus Ahmad Dhani Terus Diproses
    "Harusnya Polisi Santai Saja, Yang Dituduh (Makar) Manula-Manula"
    Debat Seru Politikus Gerindra vs Polisi soal Penangkapan Aktivis Makar

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta munculnya rencana dan kesepakatan pemufakatan jahat yang dilakukan sekelompok orang.

"Dalam hal ini langkah (penangkapan) ini dipilih Polri sebagai strategi polisi untuk menjaga kemurnian niat ibadah (aksi 212) di Silang Monas," kata Boy kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (3/12/2016).

Boy menjelaskan, penangkapan terhadap 11 orang terduga makar dan penghina penguasa itu sebagai langkah preventif dan persuasif. Sebab, dalam kondisi peserta aksi 212 yang mencapai jutaan orang, maka jika ada provokasi sangat memungkinkan terjadi aksi terburuk.

"Kami paham massa bisa irasional ketika ada provokasi. Kami tidak ingin niat tulus alim ulama dan masyarakat yang ingin doa di Silang Monas disusupi adanya niat lain. Tindakan ini kita lakukan untuk mencegah pemanfaatan jumlah massa yang besar," katanya.

Polisi, kata Boy, telah mengawasi aktivitas para terduga makar itu selama tiga pekan terakhir pascademo 4 November 2016. Polisi mulai mengendus munculnya rencananya yang tidak sejalan dengan aspirasi sesungguhnya.

Menurutnya, penangkapan 11 orang itu bisa menjadi pelajaran bagi dinamika demokrasi di Indonesia. Sebab, meski menjalankan prinsip demokrasi, namun nilai-nilai kebebasan itu tetap harus sesuai dengan undang-undang.

"Kebebasan itu bukan kebebasan absolut, ada hukum yang mengatur. Jadi ini suatu tang perlu kita simak jangan sampai jadi pemahama yang keliru, bisa inkonsitusional," paparnya. (okezone.com)
nasional