okezone.com

JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur memandang tanggapan Prabu Revolusi terhadap pernyataan sikap para guru besar universitas dan civitas akademika atas Presiden Joko Widodo (Jokowi),sebagai bentuk kesesatan berpikir.

Isnur menilai pandangan Prabu itu partisan, sehingga pandangannya terhadap sikap para guru besar universitas yang ramai-ramai mengkritik Jokowi, juga sarat politik praktis.

Alumnus Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan video pernyataan Prabu Revolusi sebagai bentuk tuduhan yang tidak berdasar. Lantaran tidak ada verifikasi, Isnur menjelaskan pernyataan Prabu itu hanya menggunakan ukuran standar yang ada pada pribadinya sendiri.

"Pernyataan Prabu itu sebagai pernyataan yang sangat tidak berdasar dan halusinasi, tanpa melakukan cek verifikasi kepada para guru besar. Saya menduga ini adalah karakter atau cara-cara kebiasaan yang dia lakukan ketika ingin mempengaruhi orang," ujar Isnur, Kamis (8/2/2024).

Isnur menjelaskan, kritik Prabu atas kelompok civitas akademika tersebut dengan pandangan pribadinya yang berbentuk partisan, atau adanya keberpihakan. Prabu Revolusi, lanjut Isnur, hanya secara gampang menilai orang lain seperti yang ada dalam kehidupannya semata.

"Dianggapnya semua orang seperti dia, yang partisan. Dianggapnya semua orang itu bisa dibayar seperti dirinya. Jadi dia mengukur orang lain dengan kacamata dirinya, standar yang ada pada dirinya. Jadi itu kesesatan berpikir yang sangat nyata ada padanya," ungkap Isnur.

Sebab itu, Isnur mempertanyakan apakah Prabu Revolusi dapat membuktikan pernyataannya yang mengkritisi para guru besar dan civitas akademika, sebagai fakta.

"Harusnya Prabu bisa tidak membuktikan Prof Tuti, Prof Kuncoro itu partisan. Coba cek. Kalau dia tidak bisa menbuktikan, berarti dia melakukan kebohongan publik atau penyebaran hoax," ujar Isnur.

Diketahui, jurnalis kondang Prabu Revolusi menilai pernyataan sikap para civitas akademika dan guru besar yang mengkritisi Presiden Jokowi sebagai sikap partisan. Menurut Prabu, tindakan guru besar dan akademisi tersebut sebagai tindakan yang tidak elok.

"Bagi saya sangat tidak elok ketika kampus dicampuradukkan dengan kepentingan politik, apalagi jika tidak secara resmi mewakili kampus," tutur Prabu.