Menurutnya, kejadian yang luar biasa merugikan banyak pihak ini harus ditangani secara luar biasa pula. Jika menjadi bencana nasional, maka secara otomatis penanganannya akan langsung dikomandoi oleh Presiden dan anggarannya menjadi tanggungjawab nasional pula.

"Kami sudah bersepakat sebaiknya kejadian ini dijadikan sebagai bencana nasional karena kosekuensinya menjadi urusan nasional. Kalau mau mengukur kemampuan kabupaten kota saya kira tidak siap," kata Herman dalam diskusi Polemik, Sindo Radio di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).

Terkait dengan janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan kabut asap akan selesai dalam dua pekan, Herman mengingatkan untuk tidak menggunakan kata-kata bernada janji terhadap penanganan sebagai retorika semata, tetapi yang lebih penting adalah tindakan nyata itu sendiri.

"Sekali lagi kami tidak ingin semua ini hanya retorika, hanya slogan. Perlu menjadi catatan penting langkah pemerintah Jokowi, lebih baik kita tunjukkan saja kalau seminggu, dua minggu tunjukkan saja (asap bisa padam-red)," tegas dia.

Sementara itu, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengaku tak sepakat jika masalah pembakaran hutan dan kabut asap ini dijadikan bencana nasional.

Ia lebih setuju jika persoalan ini disebut dengan kejahatan terencana. Pasalnya, setiap tahun kabut asap terjadi namun seperti ada pembiaran yang dilakukan pemerintah dengan tidak maksimalnya upaya persiapan. Kelalaian pihak korporasi kata dia, juga menjadi penyebab penting masalah ini terus berulang.

"Kami mengingatkan pemerintah dan legislator untuk hati-hati dengan kata bencana. Kami lebih setuju ini merupakan kejahatan yang terencana, ini kejadian alternatif, bisa tidak terjadi kalau pemerintah serius mengatur lahan di indonesia, tetapi ini tidak dilakukan," kata Zenzi.

Pihaknya menengarai ada hubungan signifikan antara terbitnya izin pakai guna lahan oleh korporasi dengan peningkatan kuantitas kebakaran hutan dari tahun ke tahun.

Persoalan ini kata dia, menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah melakukan tanggung jawab pengawasan, agar selain menggunakan lahan, perusahaan juga menanggulangi segala risiko kerusakan yang terjadi.

"Ada unsur pembiaran dan kelalaian. Kelalaian pemerintah, kejadian ini terjadi setiap tahun, kalau negara menyiapkan diri seharusnya sudah disiapkan penganggarannya pada 2014," sebut Zenzi.