JAKARTA - Tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin menyebut dalil ketidaknetralan aparat dalam permohonan gugatan Pilpres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tendensius. Kubu Prabowo dinilai tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian.

"Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat bersifat asumtif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar," kata tim hukum Jokowi, I Wayan Sudirta, memberikan jawaban atas gugatan hasil Pilpres dalam sidang di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Menurut tim Jokowi, kubu Prabowo tidak menguraikan jelas dan spesifik kejadian pelanggaran netralitas aparat yakni lokasi kejadian, waktu kejadian, pelaku dan akibat serta hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon.

Dijelaskan tim hukum Jokowi, terkait netralitas Polri, Kapolri sudah menyampaikan dan memerintahkan jajarannya agar selalu bersikap netral dan tidak memihak. Selain itu, Kapolri sudah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat Kepolisian menjaga netralitasnya.

Perintah dikeluarkan lewat Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 yang memerintahkan agar anggota Polri menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2019.

Selain itu, Kapolri pada tanggal 18 Oktober 2018, melalui surat Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018, Kapolri telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda se-Indonesia untuk bekerja secara profesional, menjaga netralitas, menghindari conflict of interest dalam Pemilu 2019 dan menghindari langkah-langkah yang menyudutkan Polri berpihak dalam politik .

"Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan salah satu bukti ketidaknetralan Polri adalah adanya bukti pengakuan dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz yang mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan kepada Pihak Terkait, adalah dalil yang mengada ada dan tidak berdasar, karena tuduhan Pemohon telah dibantah oleh AKP Sulman Aziz sendiri berdasarkan rekaman video pengakuannya dan telah juga terpublikasi melalui media massa," papar tim hukum Jokowi.

Selain itu, tuduhan pemohon yakni kubu Prabowo disebut tidak memberikan dampak bertambahnya perolehan suara bagi Jokowi-Ma'ruf sebagai pihak terkait di Kabupaten Garut.

nasional