JAKARTA - Tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta LPSK melindungi para saksi mereka yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai langkah tim hukum Prabowo berlebihan.

"Menurut saya lebaylah. Kan siapa yang punya rekam jejak memalsukan saksi? Kan bukan kami lho," kata juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Ace mengatakan pihaknya tidak punya niat buruk terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan Prabowo. Menurutnya, tim hukum Prabowo bisa segera melaporkan jika memang ada ancaman terhadap para saksi.

"Kami pun juga nggak akan ngapa-ngapain saksi mereka. Saya kira nggaklah. Buktikan saja kalau memang terjadi ancaman, tinggal dilaporkan juga. Sederhana saja," ujar politikus Golkar itu.
Kendati demikian, ia menghormati sikap tim hukum Prabowo yang telah meminta LPSK dan menyurati MK agar saksi mereka mendapatkan perlindungan. Namun, Ace berharap tidak ada penggiringan opini bahwa ancaman datang dari kubu Jokowi.

"Itu hak mereka untuk minta perlindungan terhadap LPSK. Tapi hal tersebut seharusnya tidak menjadi opini yang dibuat oleh mereka. Seakan-akan kami akan melakukan intimidasi atau apapun terhadap saksi mereka," tegas Ace.

Pada Sabtu (15/6), tim hukum Prabowo-Sandiaga telah mendatangi kantor LPSK untuk berkonsultasi soal perlindungan saksi sidang sengketa Pilpres 2019.
Mereka juga menyatakan akan melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan saksi. Tim hukum Prabowo berharap MK memerintahkan LPSK untuk melindungi para saksi pihak Prabowo.

"Itu sebabnya, kami memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan, surat ini bisa membuat respons dan bisa memastikan proses di MK ini dalam pemeriksaan saksi dan ahli, betul-betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan," ujar ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto, di gedung LPSK, Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur.
nasional