JAKARTA - Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta mengusulkan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi. Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Abdul Ghoni menyebut usulan tersebut berlebihan.

"Iya berlebihan, itu mencari sandiwara dalam lelucon. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini," kata Ghoni kepada detikcom, Senin (17/6/2019).
Ghoni menuturkan DPRD DKI Jakarta seharusnya menanyakan terlebih dahulu ke kepala dinas terkait. Usulan hak interpelasi dinilai terlalu jauh.

"Harusnya dia konfirmasi dulu tanya, kalau Bestari sebagai anggota DPRD DKI ditanya Dinas Citatanya. Minta penjelasan," ucap Ghoni.
Ghoni mengatakan Gerindra tidak akan ikut dalam hak interpelasi. Dia menyebut kesalahan fatal ada pada gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

"Sebetulnya paling fatal zaman Ahok dong. Beliau ada bangunan, tapi belum ada izin bangunannya. Jangan masyarakat nggak ada izin bangunannya langsung dirobohkan," sebut Ghoni.

Sebelumnya, Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. NasDem menilai DPRD DKI perlu penjelasa terkait penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"DPRD seyogyanya segera mengagendakan untuk gulirkan hak interpelasi terkait penerbitan IMB di atas tanah reklamasi yang belum memiliki aturan tata ruang yang nyata nyata. Raperda RTR Pantura nya ditahan-tahan oleh gubernur," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus kepada detikcom.

Bestari Barus mengaku hingga saat ini belum bisa menkonfirmasi penerbitan IMB ke Pemprov DKI Jakarta. Pihaknya yang berada di Komisi D juga belum mendapat penjelasan dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terkait rekomendasi penerbitan IMB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

nasional