Sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertekan sejak awal tahun ini, maka seiring melesunya pertumbuhan ekonomi global pemerintah  pun menempuh sejumlah langkah penting. Pemerintah sadar betul, salah satu jalan keluar yang harus dilakukan ketika itu adalah dengan menerbitkan berbagai paket stimulus. Caranya melalui deregulasi aturan-aturan yang tumpang tindih yang bisa menahan masuknya arus investasi ke Indonesia dan dirasa kurang mendukung iklim berinvestasi. Kita sama-sama paham, jumlah aturan yang tidak saling mendukung tersebut tersebar di seluruh departemen dan jumlahnya tidak sedikit. Sehingga sungguh sebuah pekerjaan yang bakal menyita waktu dalam penyelesaiannya.

Sementara di sisi lain, Bank Indonesia (BI) mencanangkan tahun 2016 sebagai tahun stabilisasi. Itu artinya, sampai tahun depan, bank sentral masih mengandalkan bauran kebijakan yang merupakan kombinasi antara kebijakan moneter dan makroprudensial dalam mengendalikan kurs dan inflasi. Berarti pula, kecil kemungkinan suku bunga acuan (BI rate) turun dari level saat ini 7,5%.  Keputusan BI mempertahankan stabilisasi moneter sampai tahun depan sebagaimana dikemukakan Gubernur BI Agus Martowardojo dalam pertemuan tahunan BI berseberangan dengan keinginan para pelaku bisnis di sektor riil. Juga tak sejalan dengan kehendak pemerintah. Sudah lama para pengusaha dan pemerintah berharap BI rate turun. 

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sudah berkali-kali menyampaikan harapan itu. Jusuf Kalla bahkan terus menyindir BI bahwa rencana Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga bulan depan tidak boleh dijadikan alasan untuk mempertahankan rezim bunga tinggi. Jusuf Kalla secara terang-terangan juga menyatakan jangan sampai kebijakan moneter menghalangi kebijakan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Tanpa bermaksud mendikotomikan kebijakan BI dan pemerintah, kita memaklumi apa yang dikemukakan Wapres Jusuf Kalla. Sudah 10 bulan BI mematok BI rate pada level 7,5%.

Roda Ekonomi

BI pernah memberlakukan rezim bunga rendah dengan mematok BI rate pada level 5,75% selama 16 bulan sejak 9 Februari 2012 hingga 14 Mei 2013. Kita paham jika ada anggapan rezim bunga tinggi membebani sektor riil dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika bunga kredit kelewat tinggi, sektor rill sulit memperoleh kucuran kredit dengan bunga kompetitif dari perbankan. Konsumsi masyarakat juga terganggu karena harga barang mahal. Ujung-ujungnya, roda ekonomi tak bisa melaju lebih cepat. Bagi pemerintah dan pelaku bisnis sektor riil, BI rate dan pertumbuhan ekonomi adalah kausalitas yang bersifat mutlak. 

Ekonomi hanya akan tumbuh jika suku bunga rendah, suku bunga rendah akan membuat sektor riil berputar lebih kencang, sektor riil yang berputar kencang bakal mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Tapi BI punya paradigma berbeda. Dalam kondisi tertentu, kebijakan uang ketat atau suku bunga tinggi (tight money policy) diperlukan, misalnya saat inflasi tinggi, nilai tukar bergejolak, pelarian modal (capital flight) mengancam, dan ekonomi mengalami gelembung (bubble). Begitu pula saat ekonomi tumbuh kelewat panas (overheating) atau tumbuh tak berkesinambungan (sustainable). Jujur saja, kita tidak bisa memastikan mana lebih baik di antara kedua 'mazhab' tersebut. 

Kebijakan BI menerapkan rezim bunga tidak bisa dijadikan jaminan bahwa perekonomian Indonesia ke depan bakal lebih cemerlang. Namun, jika ditelaah lebih jauh, keputusan BI bisa diterima dan dapat dimengerti. Di antara seabrek persoalan yang menyergap perekonomian negeri ini, risiko paling tinggi adalah gejolak nilai tukar rupiah dan pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesinambungan. Rupiah tahun ini sudah terdepresiasi sekitar 10% ke level Rp 13.723 per dolar AS. Tahun depan, tekanan terhadap rupiah belum sirna, mengingat The Fed akan terus menaikkan FFR secara bertahap. Kekhawatiran BI bahwa penaikan FFR akan memicu capital flight cukup beralasan. 

Rawan

Meski imbal hasil (yield) instrument portofolio di Indonesia masih kompetitif, AS adalah negeri tujuan investasi paling aman (safe haven). Selain bisa memicu pelarian modal, penaikan FFR dapat mendorong para deposan menukar rupiahnya ke dolar AS, sehingga rupiah makin rawan terdepresiasi. Kita sepakat bahwa menurunkan BI rate saat perekonomian masih labil seperti sekarang adalah tindakan yang berisiko tinggi. Memacu pertumbuhan ekonomi memang diperlukan, namun menggenjot ekonomi saat fundamentalnya tidak stabil bisa mengakibatkan petaka. Yang diperlukan saat ini kestabilan dan pertumbuhan yang gradual namun berkesinambungan, bukan percepatan ekonomi. Namun, tak berarti BI harus saklek dengan rezim bunga tingginya. 

Setiap ada celah, BI bisa melakukan pelonggaran moneter, misalnya melalui penurunan giwo wajib minimum (GWM). Langkah BI menurunkan GWM primer perbankan dalam rupiah dari 8% menjadi 7,5% patut diapresiasi. Demi mendorong ekonomi, langkah ini bisa dilanjutkan. Pelonggaran moneter melalui penurunan GWM merupakan tindakan kreatif, apalagi BI juga sudah melakukan pelonggaran makroprudensial lewat penurunan loan to value (LTV). Penurunan GWM bisa menambah likuiditas perbankan, sehingga kapasitas kredit sebagai salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bakal meningkat. 

Tambahan likuiditas juga dapat digunakan untuk menggantikan dana mahal perbankan. Secara tidak langsung, itu dapat menurunkan suku bunga deposito dan mengerek turun suku bunga kredit. Ke depan, seiring pulihnya perekonomian, BI tak punya alasan untuk terus mempertahankan rezim bunga tinggi. Ketika laju inflasi rendah, kurs stabil, pertumbuhan ekonomi mapan, BI harus menurunkan BI rate ke level yang lebih menguntungkan semua pihak, baik perbankan, sektor riil, maupun masyarakat. Kita berharap perbedaan paham soal suku bunga antara pemerintah dan BI bisa diakhiri. 

BI dan pemerintah tak bisa dipisahkan. BI, dengan tugas utamanya menjaga inflasi dan kurs, serta pemerintah dengan tugas utama mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan pengangguran, adalah sejoli yang harus seiring sejalan, seia sekata, senasib sepenanggungan. Jika keduanya tak sepaham, apalagi saling jegal, perekonomian nasional bakal stagnan. Oleh sebab itu, agar stagnasi perekonomian nasional dapat dihindari sejak dini, maka seluruh pengambil kebijakan, termasuk pemerintah dan BI harus satu pemahaman dalam rangka menjalankan tugasnya masing-masing demi masa depan perekonomian nasional yang kian baik serta berkualitas.

(analisadaily.com)
Opini