(Foto:Google)

Ilustrasi

PEMILIHAN umum (Pemilu) akhir­nya telah selesai dilakukan de­ngan menghasilkan pasangan Presi­den dan Wakil Presiden, juga anggota DPR, DPD, dan DPRD pada periode 2019-2024. Setidak-tidaknya, hasil per­­hitu­ngan cepat (quick count) dari beberapa lembaga survei dapat dija­dikan sebagai bahan rujukan semen­tara yang biasanya tidak jauh berbeda dengan hasil yang nantinya akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemilu di tahun ini juga sekaligus mengukir sejarah baru karena Indonesia, untuk pertama kalinya, berhasil melaksanakan Pemilu serentak untuk pemilihan umum presiden dan pemi­lihan umum legislatif.

Demokrasi, Konstitusi, dan Pemilu

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintahan di Indo­nesia berasal dari, oleh, dan untuk rakyat, yang caranya ditempuh mela­lui gelaran Pemilu. Pemilu merupakan bentuk konkret dari sarana partisipasi rakyat dalam turut serta dalam penye­lenggaran negara. Pada demo­krasi modern yang menjalankan sis­tem demokrasi tidak langsung (indirect democarcy) atau demokrasi per­wakilan, aspirasi rakyat disalurkan melalui para wakil-wakil yang duduk di pemerintahan. Artinya, kepada orang-orang terpilih inilah harapan dan kemurnian suara rakyat dapat diwujudkan.

Kontestasi politik yang dijalankan dengan baik akan secara langsung menghasilkan para pemimpin yang berkualitas. Sumber kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang terpilih dalam sistem demokrasi dimandat­kan lang­sung oleh rakyat sebagai pemilik sah dan tertinggi kekuasaan tersebut yang dilakukan melalui sarana Pemilu. Tingginya partisipasi warga negara dalam Pemilu akan memperkuat terciptanya legitimasi di pemerintahan.

Pemilu sebagai sarana pergantian pucuk pemimpin yang rutin dilakukan bukan sekedar formalitas yang dipe­rintahkan oleh hukum saja, melainkan sebagai momentum bagi rakyat me­majukan bangsa dengan turut serta ber­partisipasi menggu­nakan hak pilih­nya dan mengawasi agar rang­kaian Pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil.

Esensi Pemilu

Tujuan terpenting dilaksanakan­nya Pemilu adalah untuk menyaring para putera dan putri terbaik bangsa yang siap untuk mengabdikan dirinya melayani kepentingan masyarakat dengan mengesampingkan kepen­tingan pribadi, partai politik, ataupun golongan. Melalui Pemilu, diharap­kan keterwakilan masyarakat beserta dengan kepentingannya dapat diako­modir oleh orang-orang yang terpilih untuk diperjuangkan.

 Pemilu bukan merupakan sarana pertarungan modal, melainkan ide dan gagasan politik yang hendak di­sam­paikan kepada masyrakat dan kemudian dijalankan ketika terpilih nantinya. Pemilu bukan sekedar sara­na untuk melegitimasi kekuasaan semata, lebih dari itu, ia adalah ke­murnian dari suara rakyat.

Hendaknya kita tidak melupakan esensi dari Pemilu dalam negara de­mokrasi bukan untuk sekedar sebagai formalitas untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh Konsti­tusi, melainkan terlaksananya penge­ja­wantahan suara dan kehendak rak­yat melalui para wakilnya untuk me­ngisi jabatan-jabatan di pemerin­tahan yang nantinya akan menentukan nasib republik ini. Tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini merupakan tanggung jawab bersama, sebagai­mana negara Indonesia juga meru­pakan milik kita bersama.

Agenda Pasca Pemilu

Setelah Pemilu selesai dilaksa­na­kan, bukan berarti proses demo­krasi telah selesai begitu saja. Masih ba­nyak hal-hal yang harus dilakukan sebagai tindak lanjut dari selesainya pelaksanaan Pemilu. Para wakil-wa­kil rakyat ini harus diingatkan untuk menuntaskan janji-janji politik yang sudah diteriakkan kepada masyarakat, diawasi untuk fokus bekerja demi dan untuk kepentingan rakyat saja.

Sejatinya, demokrasi adalah rang­kaian proses yang sifatnya berkelan­jutan yang tidak selesai setelah Pemilu berakhir. Dari pesta demokrasi ini, kita harus selalu senantiasa melaku­kan evaluasi dan menyempurnakan demokrasi yang dicita-citakan bangsa Indonesia, demokrasi yang didasar­kan atas nilai-nilai Pancasila.

Tentu Pemilu ini tidak serta merta lepas dari bahan evaluasi untuk pe­nye­lenggaran Pemilu selanjutnya. Ter­dapat beberapa hal yang masih harus terus dibenahi, baik pengawas, penyelenggara Pemilu, dan juga sis­tem penegakan hukum. Ketidak­sempurnaan yang banyak kita temui ini, apabila disikapi dengan benar, ma­ka akan semakin mewujudkan sistem Pemilu yang substantif.

Bagi yang terpilih, dapat bernafas sedikit lega dan mengambil waktu untuk menikmati kemenangan karena tugas yang berat nan mulia sudah menunggu di depan. Jangan terlalu lama berleha-leha, apalagi setelah menjabat dan menjalankan tugas. Ingat kembali janji politik yang diberikan kepada para konstituen dan jalankan amanat itu dengan baik. Terpilihnya para wakil rakyat ini bukan merupakan garis akhir dari perjuangan, melainkan awalan yang baru sebagai "pelayan" bagi rakyat.

Juga bagi mereka yang gagal ter­pilih, mungkin akan merasakan pera­saan kecewa. Tegakkan wajah dan ber­besar hatilah karena hal demikian merupakan bumbu dalam demokrasi. Konsekuensi Pemilu sebagai sarana rakyat untuk memilih para pemimpin adalah ada yang dimenangkan dan ada yang gagal untuk mengemban tu­gas tersebut. Selalu ada yang ter­sisihkan untuk dapat menghasilkan orang-orang terpilih. Itu merupakan konsekuensi dalam berdemokrasi. Masih banyak cara lain untuk mengab­di kepada rakyat dan negara.

Sekiranya merasa tidak puas dengan hasil karena diduga terdapat pelanggaran maupun kecurangan, silahkan pergunakan berbagai instru­men hukum yang dijamin dan dise­diakan oleh negara, seperti me­ngajukan permohonan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Kon­stitusi (MK), jika sengketa bersifat administratif dan prosedural maka menga­jukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan upaya hu­kum yang dapat diselesaikan di Pe­ngadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan dalam beberapa kasus tertentu dapat berujung pada tindak pidana.

Pergunakan cara-cara terhormat secara konstitusional. Jangan meng­gunakan ancaman-ancaman atau penge­rahan massa (people power) hanya demi kepentingan jangka pendek. Mari ber­sama-sama dewasa dalam berdemokrasi guna memba­ngun demokrasi konsti­tu­sio­nal yang adil dan bermartabat ber­dasarkan hukum dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Akal sehat publik (public common sense) jangan sampai dibutakan dengan pilihan politik yang berbeda-beda. Masyarakat tidak boleh diadu atau saling menjatuhkan. Masyarakat harus dewasa dalam melihat bahwa Pemilu hanyalah sebagai salah satu instrumen dalam negara demokrasi untuk dapat menya­lurkan aspirasi. Pemilu bukanlah medan perang untuk saling "membunuh", melainkan kon­testasi politik untuk saling mengadu gagasan yang disuguhkan kepada khalayak ramai. Jangan sampai hanya karena terdapat perbedaan pilihan politik, justru berujung pada disinte­grasi bangsa.***

 Sekali lagi, mari bersama-sama dewasa dalam berdemokrasi.***

Penulis, Advokat pada salah satu boutiq law firm di Jakarta

Sumber:harian.analisadaily.com