Jadwal pelaksanaan pilkada serentak sudah semakin dekat, yaitu 9 Desember 2015. Berbagai persiapan memang sudah diramu sedemikian rupa, namun demikian fakta menunjukkan bahwa antusiasme publik dalam rangka menyongsong pelaksanan pilkada serentak untuk pertama kalinya ini justru berada dalam taraf yang kurang menggembirakan. Tidak diketahui secara pasti apa dan mengapa kondisi demikian terjadi. Lazimnya, pelaksanaan pilkada di berbagai daerah selama ini begitu semarak dan cukup menggairahkan, bukan hanya bagi para calon yang akan bertarung dalam rangka memperebutkan kursi kekuasaan di masing-masing daerah, namun juga cukup menarik bagi masyarakat pemegang hak pilih.

Menarik bagi masyarakat pemilih dikarenakan adanya harapan perubahan dari calon pemimpin yang dinantikan. Mayoritas publik mengharapkan melalui tahapan pilkada akan melahirkan pemimpin yang mampu membawa berbagai bentuk pembenahan dalam rangka kemajuan daerah masing-masing. Namun sayangnya, kondisi demikian justru tidak ditemukan saat ini. Suasana adem ayem justru begitu terpelihara dengan baik. Seolah tidak ada hajatan demokrasi yang bakal digelar dalam waktu dekat. Padahal, momen ini semestinya dimaknai sebagai kesempatan dalam rangka mengetahui sejauh masa visi misi masing-masing calon dalam membangun daerah.

Demikian juga dengan pelaksaan kampanye dalam pilkada serentak kali ini sangat jauh kalah menarik dengan kampanye pilkada periode sebelumnya. Lalu berkaca pada realitas demikian, tentu memunculkan pertanyaan mendasar bagi bangsa ini, akankah pilkada serentak ini akan diwarnai dengan tingginya angka golongan putih alias golongan yang tidak memberikan hak pilihnya? Jika memang ya, hal tersebut patut diwaspadai demi masa depan demokrasi lokal di tanah air. Bagaimanapun juga bahwa pelaksanaan pilkada serentak kali ini cukup menyita energi dan potensi yang dimiliki bangsa ini. Pilkada serentak tidak mungkin dapat terselenggara tanpa kucuran dana dari pemerintah yang notabenanya merupakan uang rakyat.

Jika kemudian pesta demokrasi yang harus dibayar mahal dengan uang rakyat itu justru tidak berjalan maksimal, maka akan sangat disayangkan keberlangsungannya kali ini, termasuk masa depan demokrasi itu sendiri. Berpijak pada pertimbangan dan pemikiran demikian, maka menjadi sangat urgen untuk memahami lebih jauh akan apa sebenarnya yang menjadi faktor penyumbat respons publik kali ini dalam menyongsong pelaksanaan demokrasi lokal. Koreksi demi koreksi patut dilakukan dalam rangka mencari akar persoalan yang sesungguhnya. Penyelenggara pilkada jangan hanya berkutat pada prinsip pelaksanaan pilkada semata tanpa mampu mempelajari lebih jauh akan kemungkinan terjadinya kemandekan dan sambutan dingin konstituen dalam menyongsong pilkada itu sendiri.

Mendemokratiskan Demokrasi

Sesungguhnya patut dimaknai bahwa upaya menggelar pilkada secara langsung dimaksudkan dalam rangka lebih mendemokratiskan konsep demokrasi yang dibangun di tanah air. Pilkada secara langsung juga diagendakan dalam rangka menselaraskan konsep otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. Melalui pilkada, maka diharapkan akan lahir para pemimpin di daerah yang sesuai dengan kehendak dan pilihan rakyat setempat. Dengan demikian, maka pada akhirnya konsep pilkada diletakkan pada cakrawala berpikir yang lebih luas, yaitu manakala pemimpin yang lahir didasarkan atas kehendak rakyat, maka pemimpin yang bersangkutan juga akan mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat rakyatnya sendiri.

Selain itu, pilkada juga diharapkan mampu melahirkan sosok kepala daerah yang memahami betul kebutuhan dan keinginan daerah yang bersangkutan, termasuk berbagai potensi yang terkandung dalam wilayah kekuasaannya. Dengan demikian, maka pilkada akan melahirkan dampak positif bagi masa depan daerah bersangkutan, khususnya dalam rangka memacu gerak cepat roda pembangunan yang selalu dinanti-nantikan rakyat. Lalu kini setelah sekian lama pemilukada dihelat, bagaimanakah realitasi dalam tatanan implementasi?. Apakah sudah memenuhi harapan atau justru sebaliknya, menimbulkan persoalan yang berkepanjangan?.

Barangkali jujur harus kita akui bahwa pelaksanaan pilkada ditanah air justru mayoritas menyisakan sejumlah persoalan dan penderitaan baru bagi masyarakat. Sementara harapan awal untuk mencapai kemakmuran rakyat nampaknya hanya akan menjadi impian belaka. Kita lihat saja misalnya pelaksanaan pesta demokrasi lokal di beberapa daerah. Hampir rata-rata menimbulkan problema baru dan semakin menambah beban hidup kalangan publik. Memang, tidak semua daerah baik yang telah maupun yang sedang melaksanakan pesta demokrasi lokal mengalami nasib yang sama. Banyak pilkada di daerah yang dilaksanakan dengan menorehkan sejumlah keberhasilan, namun tidak sedikit pula yang menimbulkan persoalan baru dan sangat berpotensi untuk menebar benih konflik politik local yang berkepanjangan.

Bila dikaji lebih jauh, secara sosio kultural, mayoritas daerah di tanah air dapat dikatakan memiliki budaya politik berciri "demokrasi lokal" yang berinti pada mekanisme musyawarah untuk mufakat (concencus democracy). Arsitektur perpolitikan daerah umumnya didominasi oleh struktur pengambilan keputusan berbasis komunitas, adat atau religi yang kuat.

Praktik demokrasi lokal kerap mengalami kesulitan, kalau bukan resistensi ketika mencoba berjalan beriringan dengan model demokrasi langsung (public balloting). Kalaupun pilkada langsung berjalan apik, itu terjadi karena mekanisme demokrasi lokal berhasil beradaptasi dengan model demokrasi langsung. Dengan kata lain, negosiasi antara dua sistem demokrasi yang berbeda, yakni demokrasi ala public balloting dengan demokrasi ala musyawarah mufakat belum sepenuhnya bekerja secara efektif.

Kurangnya Kepercayaan Masyarakat

Dalam banyak kasus, mekanisme pengambilan keputusan berdasar prinsip konsensus sering berjalan lebih demokratis dibanding mekanisme demokrasi langsung yang kerap dipenuhi politik uang, manipulasi, dan rekayasa politik. Tak jarang pula kita temukan demokrasi public balloting yang justru memecah belah komunitas, menimbulkan perseteruan di antara elite politik, pemimpin adat atau agama, yang dalam praktik kerap berujung pada pecahnya konflik dalam pilkada. Dalam konteks yang lebih luas, ekperimentasi demokrasi kita (mulai dari model demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi perwakilan, hingga demokrasi langsung), sesungguhnya mencerminkan belum tersedianya mekanisme politik yang representatif dan faktual terkait budaya politik masyarakat kita.

Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi politik bisa jadi merupakan cermin dari ketidakpercayaan rakyat terhadap praktik demokrasi liberal yang menjadi model umum dalam gelombang ketiga demokratisasi saat ini. Sementara menurut Mancur Olson dalam Power and Prosperity (2000) menyatakan, praktik demokrasi di banyak negeri "demokrasi baru" gagal dalam mewujudkan kemakmuran rakyat. Takhta demokrasi pada umumnya hanya dijadikan sarana empuk dalam mengeruk pundi-pundi keuangan negara. Faktor inilah yang kemudian membuat banyak pihak mengarungi proses demokrasi dengan berbagai cara dan bahkan dengan tipu muslihat, baik terselubung maupun yang digulirkan secara terang benderang.

Bukan mustahil pula bahwa dinginnya sambutan dan respons masyarakat luas dalam menyongsong pilkada serentak kali ini juga merupakan dampak lanjutan dari fakta demikian. Dalam konteks demikian, kiranya menjadi sangat penting untuk ditekankan agar semua pihak menempuh langkah bijak guna menyongsong pelaksanaan pilkada serentak ini. Rakyat boleh saja kurang merespons pelaksanaan pilkada, namun hal demikian tidak dapat dijadikan sebagai dalih untuk menggelorakan berbagai bentuk perbuatan curang dalam rangka menggaet simpati publik. Biarlah demokrasi lokal berjalan dan mengalir apa adanya tanpa bumbu-bumbu kecurangan dan kebohongan yang justru akan semakin membuat banyak pihak merasa jengkel dengan perhelatan demokrasi lokal.

(analisadaily.com)
Opini