Tak lama lagi Indonesia akan meng­ha­dapi Masyarakat Eko­nomi ASEAN (MEA) pada akhir Desember ini. Ber­ba­gai kiat-kiat khusus sudah dilaku­kan oleh pemerintah pusat dalam meng­ha­dapi MEA tersebut. Diantaranya, mem­­per­mudah Peng­­urusan surat izin usa­ha, per­cepatan pembangunan infras­truk­­tur, pengembangan sumber daya ma­nusia (SDM) yang ber­kua­li­tas, me­ning­katkan mutu pendidikan dan lainnya.

Tak pelak pemerintah pusat sangat op­timis masyarakat In­do­nesia sangat siap menghadapi MEA tersebut. Namun, sikap opti­mis yang ditunjukkan peme­rin­tah pusat menghadapi MEA itu tak di­barengi dengan kesiapan pemerintah daerah (Pemda), seperti Sumatera Utara (Sumut). Sebab, terlihat Pemerintah Pro­vinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) seperti adem ayem meng­hadapi MEA itu. Pihak dewan pun merasa berang meli­hat sikap Pemprovsu tersebut.

Ini terlihat dari lontaran Ketua Panitia Khu­sus (Pansus) MEA DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy yang mengaku prihatin dan miris melihat persiapan Pemda dan Pemprovsu dalam me­nyambut MEA. Ironisnya, sosialisasi MEA tidak sampai di daerah.

"Kesiapan pemerintah daerah meng­ha­dapi MEA mem­pri­hatin­kan. Dari sisi anggaran sosialisasi MEA saja tidak ada baik di Pemprovsu maupun di peme­rin­tah kabupaten/kota,"kata Ikrimah Ha­midy. (Harian Analisa)

Dari kutipan berita ini, DPRD Sumut melihat Pemprovsu dan pemda terkesan "acuh" melihat MEA yang sudah di de­pan mata ini. Padahal, Sumut mer­u­pa­kan pintu gerbang Indonesia bagian barat. Secara otmatis, Sumut salah satu tempat sasar­an bisnis yang menjanjikan. Ini juga dilihat cukup banyak per­kembangan bisnis baik jasa maupun produk yang bermun­culan di tempat ini.

MEA atau ASEAN Economic Co­mu­mu­­nity (AEC) adalah ben­tuk in­tegrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdaganan bebas antara Negara ASEAN. Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menye­pa­kati perjanjian MEA .

Dengan mengacu pada Sumut men­jadi pintu gerbang Indonesia bagian ba­rat, harusnya lebih percaya diri. Ini juga tak terlepas dari peta topografi Sumut sangat berdekatan dengan Negara ASE­AN lainnya. Ditambah dengan pemba­ngu­n­an infrastruktur baik udara maupun lau­tan semakin mem­baik, misalkan Ban­dara Kualanamu di Deliserdang. Ban­dara ini pun dianggap sangat bermanfaat be­sar bagi sektor per­ekonomian kede­pan­nya.

Tak hanya itu, pembangunan Pelabu­han Kualatanjung di Batu­bara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Simalungun. Kedua kawasan ini dipre­dik­sikan akan mening­kat­kan pendapatan baik di daerah maupun pusat. Memang pre­diksi ini sangat tepat, sebab berbagai pi­hak investor sudah menanamkan mo­dalnya. Walaupun, kedua kawasan ini belum rampung sampai saat ini.

Jika berkaca dari pembangunan di ke­dua tempat tersebut, seharusnya Pem­provsu maupun bawahannya harus tam­pil lebih percaya diri. Karena dipasti­kan Su­mut akan lebih dikenal di dunia in­ter­nasional. Namun, menyambut MEA ini Pem­prov­su masih terkesan santai. Pas­tinya, pihak DPRD Sumut meli­hat Pem­provsu dan jajarannya memandang tak ada ke­siapan­nya.

Mungkin saja, kekhawatiran pihak dewan melihat Pem­prov­su yang terkesan santai tak terlepas dari kesiapan negara lain lebih baik, misalkan di Singapura. Negara yang mayoritas men­jual sektor jasa ini sudah membuat kawasan khusus tekno­logi. Beranjak dari Thailand sudah mem­buat strategi khsusus dalam meng­ha­dapi MEA tersebut.

Negara yang dijuluki Negeri Gajah Putih ini, telah me­ngem­­bangkan kawa­san perdagangan bebas untuk menghi­lang­kan hambatan arus barang, dari sektor logistik. Sementara itu, Filipina sedang gencar-gencarnya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada. Selain itu Ne­­gara Jiran atau Malaysia, sudah sangat siap untuk mem­fo­kus­­kan kepada pembangunan pelabuhan sebagai sektor bisnis ter­sebut.

Dalam cetak biru MEA, ada 12 sektor prioritas yang akan di­integrasikan. Sek­tor tersebut berasal dari barang, seperti agro, elektronik, otomotif, perikanan, in­dustri berbasis ka­ret, tekstil dan industri ber­basis kayu. Sementara itu, sektor lain­nya yakni jasa, seperti trans­por­tasi udara, pelayanan kese­hatan, pariwisata, logistik dan industri tek­no­logi informasi. Berba­gai bidang ini yang nantinya akan diim­ple­mentasikan dalam ben­tuk pem­be­ba­san arus barang, jasa, investasi dan te­naga kerja trampil.

Bangkitkan Isu MEA di Pilkada

Setidaknya ada 23 kabupaten/kota di Su­mut yang akan me­nyelenggarakan pe­milihan kepada daerah (Pilkada), pada 9 Desember ini. Pasangan calon (Paslon) se­tiap daerah tersebut akan bertarung untuk memperebutkan tahta tertinggi di dae­rah masing-masing. Berbagai visi dan misi sudah dilontarkan. Di­pastikan, ke­simpulan dari visi dan misi paslon ter­sebut akan menye­jahterakan rakyat, me­ningkatkan mutu pendidikan, pem­ba­ngunan daerah yang lebih baik dan lain­nya.

Namun, isu MEA masih tak banyak ter­dengar. Sebab, dari amatan masih ba­nyak visi dan misi paslon yang hanya mem­­­fo­kuskan kepada pembenahan dae­rah masing-masing. Ini bisa dikata­kan sa­ngat berbahaya bagi pemda sendiri mau­pun masyarakat. Karena ini me­nyang­kut masyarakat luas dalam per­sai­ngan di dunia internasional yang sudah san­gat dekat.

Ikrimah pun sempat mengajukan Isu MEA ini masuk dalam agen­da Komisi Pemilihan Umum (KPU) setiap daerah pada debat terbuka sebelum pen­co­blo­san. Sebab, ini merupakan mo­mentum untuk mengingatkan kepada para pe­mim­pin baru dan para masyarakat MEA sudah di depan mata. Masukan ini me­mang cukup baik, setiap paslon harus benar-benar pa­ham untuk menghadapi MEA ini. Mereka sangat berperan se­kali un­tuk memberikan terobosan yang sa­ngat brilian dalam menghadapi MEA ter­sebut. Jika kita ingin bersaing dengan ne­gara yang jauh sudah jauh lebih siap.

Apalagi, Sumut memiliki kekayaan po­tensi yang sangat ber­anekaragam da­lam sumber alamnya. Pasalnya, Sumut me­­mi­liki lautan, pegunungan, danau, perko­taan, budaya dan lain­nya. Perkem­ba­ngan sektor pariwisata, industri, per­kebun­an dan lainnya pasti akan dibidik oleh negara lainnya. Sebab, cadangan alam di Sumut cukup terjamin untuk dikembangkan di kedepan harinya.

Untuk itu, setiap paslon sudah menyiapkan SDM yang harus berkualitas. Me­ningkatkan mutu pendidi­kan, pengem­bangan diri, dan berinovatif tentu harus dida­sarkan agar per­saingan di MEA ini dapat berjalan de­ngan baik. Agar, Sumut dan pada umumnya Indonesia biar tidak menjadi penonton di rumah sendiri.

Kreatif dan Inovatif

Sangat miris memang mendengar lontaran dari anggota de­wan tersebut ke­pada pihak Pemprovsu dan bawahannya yang tak siap menghadapi MEA tersebut. Memang lontaran itu dili­hat dari realita faktanya tak ada kesiapan berarti. Bahkan, me­ref­leksikan dari Pesta Danau Toba . Acara ini tak ada gaung­nya. Seakan acara ini hanya sebatas pesta untuk masyarakat Karo dan seki­tarnya. Padahal, awal Pesta Danau Toba ini gaung­nya sampai di dunia internasio­nal.

Jika Pesta Danau Toba ini menjadi acara yang sukses, tentu ini sebagai pertanda Sumut sangat siap mengha­dapi MEA ter­sebut. Sebab, pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup men­janjikan. Karena jika dike­lola dengan baik, dipas­tikan pendapatan dari sektor ini cukup besar, seperti di Bali yang sudah sangat pro­fesio­nal dalam membuatnya. Se­lain sektor pariwisata tentu masih ba­nyak lagi keung­gulan Sumut.

Pemprovsu harusnya sa­dar bahwasanya SDM Su­mut cukup krea­tif dan sangat inovatif. Berbagai produk kerajinan tangan maupun industri telah dibuat. Sampai, produk itu sudah dijual ke negara lain. Seperti bidang tekstil, perkebunan, ukiran kayu dan lainnya. Sektor ini seharusnya men­jadi ung­gulan Sumut.

Tinggal, kemampuan ma­syarakat Sumut yang sudah men­janjikan itu didorong dengan adanya bantuan dari Pemprovsu. Seperti, memak­simalkan bantuan pada pro­duk usaha kecil menengah (UKM) dan membuat serti­fikasi pada pekerja pro­fesi. Sertifikasi ini sangat dibu­tuhkan agar bisa bersaing di MEA ter­sebut.

(analisadaily.com)
Opini