(Foto:google )

Ilustrasi

Beberapa waktu yang lalu kita mende­ngar seorang maha­siswi S3 mem­polisi­kan rektor sebuah PTS kare­na di­lempar disertasi. Ikhwalnya, sebagai­mana diberitakan banyak media, m­a­hasiswi S3 tersebut menjelaskan bah­wa ia telah se­bulan lamanya meminta tan­da ta­ngan yang dibutuhkan untuk me­leng­kapi proses administrasi disertasi­nya dari pe­­nguji yang notabene seorang rek­tor. Na­mun bukannya ditandatangani, sang pe­ngu­ji menolak, malah melempar draf di­­ser­tasi tersebut ke arah mahasiswi se­hing­ga mengenai lengan yang bersang­kutan.

Peristiwa tersebut adalah puncak dari upaya mahasiswi ter­se­but. Menurut mahasiswi tersebut, ia sangat dipersulit menda­patkan tanda tangan sang penguji. Seluruh pembimbing (3 orang) dan penguji (3 orang) nyatanya telah membe­ri­kan tanda tangan, namun penguji yang ter­akhir ini tetap menolak. Alhasil, atas ke­jadian pelemparan disertasi tersebut, sang mahasiswi melapor ke polisi dan Om­budsman Riau atas tuduhan peng­aniayaan.

Peristiwa pelemparan disertasi terse­but mungkin berkaitan dengan hal lain, yaitu masalah pribadi mahasiswi dengan pe­ng­ujinya tersebut, yaitu masalah pro­yek penelitian yang kemu­dian diba­has di grup-grup Whatsappinternal kam­pus. Namun tetap saja pelemparan diser­tasi kepada mahasiswi yang sedang ber­ada dalam koridor relasi penguji-yang diuji adalah sebuah kejadian yang me­ma­lukan.

Kejadian tersebut memperlihatkan sebuah kejadian yang tak pantas terjadi di dunia akademik yang begitu meng­har­gai etika dan penghargaan pada ke­mam­puan akademik itu. Namun pada saat yang sama kita juga melihat beberapa titik-titik "ge­lap" dunia akademik yang ma­sih sangat banyak dan jarang ter­ung­kap kepada publik. Saya mencoba mendiskusikannya dalam beberapa poin berikut.

Pertama, sungguh sangat tidak pantas, hak seseorang yang telah disetujui di­sertasinya kemudian ditunda-tunda tanpa ala­san yang berkenaan dengan masalah aka­demik. Kelulusan seorang mahasis­wa/i bukanlah ditentukan oleh mood tidaknya seorang penguji bahkan pem­bim­bing, namun pada kelayakan aka­de­mik yang telah ditempuh oleh yang ber­sangkutan. Dari kisah mahasiswi ter­se­but, sudah sebulan lamanya ia bolak-balik "meminta" tandatangan namun tak per­nah diberikan oleh pengujinya. Tanpa pen­jelasan yang memadai, maka hal terse­but sungguh sangat tidak dibenar­kan. Apakah regulasi di uni­ver­sitas tersebut tidak dibuat bahwa jika penguji tidak mem­berikan tandatangan maka seharusnya secara otomatis disertasi tersebut telah disetujui?

Tetapi sesungguhnya dunia akademik kita menyimpan begitu banyak keanehan yang rasanya begitu menye­dihkan bisa ter­jadi di kalangan akademisi dan il­mu­wan. Saya tahu mahasiswa misalnya tidak jarang telah sangat siap memper­tang­gung-jawabkan tulisan akademiknya (skripsi, tesis, disertasi). Tetapi acapkali kes­ulitan justru dialami ketika berha­dap­an dengan pembimbing atau penguji. Be­ragam alasan kita dengar. Ada dosen yang sibuk mengajar sana sini sehingga tak sempat membaca karya tulis maha­sis­wa, ada dosen yang me­ra­sa harus me­nye­lesaikan proyek penelitiannya ter­le­bih dahu­lu. Bahkan ada dosen yang mung­kin karena hanya perka­taan atau pe­rilaku mahasiswa tertentu, langsung mem­batalkan karya tulis mahasiwa yang no­tabene mungkin telah siap untuk di­per­tanggung-jawabkan.

Belum lagi keluhan-keluhan mahasis­wa sering menyuara­kan hal-hal yang sangat tidak mengenakkan untuk dide­ngar berkaitan dengan tandatangan ini. Di­antaranya bahwa tanda-tangan dosen ter­kadang bernilai rupiah tertentu atau ma­kanan tertentu. Ini bukan isapan jem­pol. Informasi-informasi dari mahasiswa yang merasa kecewa karena kerja ke­rasnya menye­lesaikan karya tulis il­miah­nya ternyata tidak dihargai, bahkan bisa dibatalkan karena dosen tertentu merasa tidak "diservis" dengan baik.

Kejadian seperti ini jangan bilang tidak ada. Tetapi maha­siswa yang mela­por­kannya dan mengangkatnya ke per­mu­kaan jangan harap bakal banyak. Ma­hasiswa tidak ingin mengambil risiko yang umum­nya merugikan mahasiswa sen­diri. Alhasil, mahasiswa menelan sen­diri pil pahit pengalaman pahit berhubu­ngan dengan dosen model mood seperti ini.

Maka kejadian yang diungkapkan oleh mahasiswi S3 di atas adalah refleksi begitu masifnya persoalan yang menim­pa dunia akademik kita dalam hal pe­nge­sahan sebuah karya tulis ilmiah ma­ha­siswa. Benar bahwa yang diberikan per­setujuan banyak yang menempuh jalan yang benar, namun tidak sedikit yang harus mengemis, menangis dan meratap terlebih dahulu.

Kedua, sungguh sangat tidak pantas jika masalah non karya tulis ilmiah dicampuradukkan di dalam pemberian sebuah tandatangan. Disini kita melihat relasi yang sangat tidak sehat, antara pe­nguji dengan yang diuji. Penguji meng­gu­nakan hak­nya sebagai penguji (dan mung­kin sebagai Rektor) sehingga ia me­rasa berhak tidak memberikan tanda ta­ngannya karena ketidakpuasan terha­dap mahasiswi yang diujinya tersebut pada masalah lain.

Otoritas keilmuwan yang lebih tinggi umumnya dipahami oleh orang awam ber­ada di tangan dosen. Inilah yang kemu­dian bablas. Akibatnya, mahasis­wa/i selalu berada di area lemah, semen­tara dosen harus dianggap paling tinggi dan yang selalu dihormati otoritas­nya.

Acapkali ini menyebabkan banyak ma­­hasiswa tak punya nyali untuk mene­mu­­kan kebebasannya di dalam melak­sa­nakan penelitian atau meramu tuli­san­nya. Mahasiswa umumnya hanya "cari aman", karena tidak ingin bermasalah ke­lak, karena tak sedikit dosen yang mur­ka, bahkan kemudian main fisik, seperti ke­­jadian di atas, hanya karena dosen yang bersangkutan merasa di dalam si­tuasi lain ia tidak dihargai. Maka keke­ra­san fisik dan non-fisik dalam dunia aka­­demik sebenarnya begitu banyak, mes­ki tak terungkap. Dosen memarahi ma­hasiswa diluar batas, menganggap diri paling benar, anti diskusi bahkan cende­rung merasa paling tahu.

Sesungguhnya era sekarang begitu me­nekankan kemandiri­an mahasiswa. Mahasiswa dapat dengan mudah meng­akses sumber informasi ilmiah meng­gu­nakan mesin pencari dan buku-buku on­line. Namun lagi-lagi, persepsi soal oto­ritas do­sen pembimbing/ penguji yang lebih tinggi menyebabkan mahasiswa pun berdiri tegak tak mampu. Berapa ba­nyak mahasiswa/i yang harus menun­duk­­kan diri sedalam-dalamnya ketika ber­hadapan dengan dosennya? Bahkan berapa banyak mahasiswa yang terkena ma­rah hanya karena nama dosennya tidak disebut bersama dengan gelarnya selengkap-lengkapnya?

Terus terang, banyak kejadian tidak se­hat seperti di atas terjadi di kampus-kam­pus di negeri ini. Hanya saja, lagi-lagi, hal-hal ini tersembunyi di ruang-ruang pengalaman mahasis­wa/i saja. Me­reka terlalu takut untuk berbicara.

Ketiga, yang paling penting, adalah bahwa mahasiswi perem­puan memang rawan mendapatkan kekerasan fisik dari dosen laki-laki. Kekerasan berupa pe­lemparan berkas disertasi kepada se­orang mahasiswi perempuan oleh (do­sen) laki-laki ada­lah kekerasan yang ter­jadi karena faktor dominasi laki-laki da­lam budaya kita, termasuk dalam budaya aka­demik. Laki-laki yang berprofesi se­bagai dosen merasa punya hak mela­ku­kan kekerasan bahkan pelecehan kepada pe­rempuan. Pelakunya merasa kuat, me­rasa berhak marah dan terlebih merasa diri paling superior, dibandingkan seorang perempuan.

Banyak kasus dosen laki-laki yang de­ngan otoritas di tangan­nya melecehkan ma­hasiswi (perempuan). Tak jarang mereka secara fisik menggunakan tangan un­tuk meraba tubuh mahasiswinya, me­ngirimkan pesan tak sopan, bahkan me­mak­sa mahasiswinya melakukan tin­da­kan yang sangat tidak seno­noh. Itu jarang ter­ungkap, lagi-lagi karena mahasiswi berada dalam posisi yang tak mengun­tung­kan. Pendampingan kepada mereka-mereka yang mengalami ini, meski meninggalkan trauma mendalam, tak pernah disuarakan karena kejadiannya pun tak mudah diungkapkan.

Kesimpulan

Kejadian pelemparan disertasi di atas dan kisah-kisah yang saya ungkapkan di atas menggambarkan betapa pelecehan aka­demik masih sering terjadi bahkan pada mahasiswi setingkat doktor sekali­pun. Ini tak bisa didiamkan. Regulasi etika dan pemantauan pembimbingan ma­­hasiswa harus benar-benar diterapkan. Kam­­pus bisa menghilangkan budaya me­nan­datangani disertasi ini sebagai­mana pernah saya jalani dalam studi di Eropa. Kam­pus juga seharusnya membudaya­kan pro­ses supervisi pembimbingan oleh prodi sehingga perkem­bangan akademik mahasiswa terpantau secara baik. Dem­i­ki­an juga sanksi atas pelanggaran etika oleh pembimbing dan atau penguji ma­hasiswa harus benar-benar diterapkan.

Pemerintah jangan cuma ngomong soal Scopus dan Sinta!***

* Penulis adalah pendiri Perhimpunan Suka Menulis/ Perkamen

sumber:analisadaily.com