(Foto :analisadaily.com)

Ilustrasi

Pemilu 2019 pantas disebut sebagai pe­milihan umum yang "mematikan" se­panjang sejarah. Pemilu 2019 secara umum berlangsung secara aman, tertib, lan­car, dan nyaris tanpa gangguan ke­ru­suh­an. Tapi korban jiwa justru ber­asal dari pihak-pihak yang terlibat pemilu se­cara langsung.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) me­nya­takan anggota KPPS (Kelom­pok Pe­nyelenggara Pemu­ngutan Suara) di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang me­ninggal dunia ada 90 orang, dan 374 orang sakit. Mereka tersebar di 19 pro­vinsi. Anggota KPPS yang meninggal dunia mayoritas akibat kelelahan, riwayat penyakit yang kambuh, sakit, dan mengalami kecelakaan akibat kelelahan.   

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga mencatat ada 26 orang anggota Pan­waslu (Panitia Pengawas Pemilu) m­e­ning­gal dunia dan 325 orang yang sakit, k­elelahan, menga­lami kekerasan, dan ke­ce­lakaan saat mengawasi pelaksanaan pemilu.

Mabes Polri mendata 15 anggota ke­po­­lisian gugur ketika bertugas meng­aman­­kan jalannya Pemilu 2019. Mereka gu­gur dalam tugas karena kondisi yang ke­­le­lahan, riwayat penyakit, hingga me­nga­lami kecela­kaan lalu lintas karena ke­­le­lahan. Para anggota kepolisian yang me­ning­gal dunia itu bertugas meng­aman­kan pendistribusian logistik, menga­man­kan ta­hap pemungutan suara, mengawal peng­hi­tu­ngan suara, dan pendistribusian ko­­tak suara (news.­detik.com, 22/04/2019).

Makin Berat

Kita patut prihatin atas banyaknya kor­ban jiwa. Terutama angggota KPPS se­olah-olah menjadi tumbal bagi sistem pe­milu serentak. Pemilu 2019 menyatu­kan pileg dan pilpres yang  dilakukan s­ecara serentak me­mang berat dan perlu eva­luasi. Ada beberapa hal mengapa tu­gas KPPS kian berat di Pemilu 2019 ini.

Pertama, penggabungan pileg dan pil­pres adalah ide yang buruk. Mahkamah Kons­titusi (MK) hanya berlandaskan yu­ridis-formil ketika memutuskan pe­milu harus serentak. Tanpa memper­ha­tikan hal-hal teknis di lapangan, atau paling tidak mempertimbangkan Pemilu 2014. KPPS pada waktu itu sebenarnya juga ke­sulitan melaksanakan pileg, dan beban itu kemudian ditambah lagi di Pemilu 2019.

Kedua, sistem pemilu proporsional ter­buka dengan banyak partai. Banyak partai dan banyak caleg (calon anggota le­gislatif) membuat KPPS bingung dalam meng­hitung dan merekapitulasi hasil pe­mungutan suara. Hal ini memakan waktu yang lama, belum lagi perdebatan me­nyang­­­kut sah atau tidak sahnya surat suara, atau suara sah itu milik partai atau caleg.

Ketiga, tugas KPPS di TPS ketika pe­milu berlangsung justru disibukkan dengan urusan "tulis-menulis". Ketika ada 16 parpol peserta pemilu maka harus dibuat rangkapan Berita Acara (Formulir Model C) dan Sertifikat Hasil Penghitu­ngan Suara (Formulir Model C1), untuk masing-masing saksi, ditambah 6 rangkapan untuk KPU kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), Panwas, dan pertinggal termasuk yang ber­hologram.

Jika seluruh saksi hadir, maka ada 22 rangkapan yang harus dibuat. Ini berarti untuk pemilihan anggota DPR, DPRD pro­vinsi, dan DPRD kabu­paten/kota di­buat 66 rangkapan. Untuk pemilihan ang­gota DPD dibuat sebanyak saksi yang ha­dir di TPS, rata-rata sekitar 3-7 orang. Un­tuk Pilpres agak ringan karena ca­lonnya cuma 2 pasangan.

Mengisi formulir model C dan C1 (ter­­masuk C1 Plano) menguras banyak te­naga, pikiran, dan waktu. Setiap lembar harus diisi dengan lengkap dan benar, serta ditan­datangani oleh seluruh anggota KPPS dan saksi-saksi yang hadir. Ku­rangnya latihan atau bimbingan teknis (bim­tek) menjadi penyebab lambannya pe­ngisian. Bagi KPPS yang sudah ber­pengalaman, pengi­sian ini bisa cepat di­se­lesaikan. Tapi bagi KPPS yang belum ber­penga­laman, kegiatan ini bisa sampai dini hari bahkan menjelang subuh.

Keempat, masalah rekrutmen anggota KPPS. Di banyak daerah rekrutmen dila­kukan menjelang hari H pemungutan suara. Minimnya pelatihan dan bimtek ke­pada KPPS harus diakui oleh KPU. Re­krutmen anggota KPPS juga seakan tan­pa filter. Ada yang hamil tua (ada ka­sus ketika hari pemilu, anggota KPPS ter­sebut melahirkan). Ada yang punya ri­wayat penyakit menahun, dan usia yang terlalu lanjut – peraturan KPU tidak ada syarat batas atas usia untuk menjadi anggota KPPS.     

Sistem Pemilu

Hal-hal di atas hendaknya menjadi fokus perhatian bagi KPU. Perlu dibuat terobosan bagaimana agar KPPS tidak ter­lalu banyak menulis dan membuat rang­kapan formulir model C dan C1. Mi­salnya membuat kertas khusus, ketika ditulis bisa langsung tembus 4 rangkapan se­kaligus (semacam kertas karbon), atau di­perbolehkan difotokopi dengan syarat tan­da tangan harus tetap asli atau basah. Pem­berian nama dan tanda tangan di tiap lembar model C dan C1 perlu dire­duksi, misalnya hanya pada akhir atau hasil penghi­tungan suara.

Rekrtumen KPPS ke depannya harus me­libatkan pemeriksaan dokter secara lang­sung, bukan hanya formalitas surat ke­terangan sehat dari dokter. Batasan umur tertua harus juga diadakan.

Pelatihan dan bimtek harus dilakukan se­cara intensif dan efisien. Penulis me­ngikuti bimtek pemilu sebagai KPPS cuma 2 jam di aula kelurahan, di ruangan pa­nas yang penuh sesak berjumlah ra­tusan orang. Narasumber hanya fokus ber­bicara soal peraturan-peraturan KPU, tapi tidak fokus bagaimana teknis pe­ngisian berbagai formulir model C agar bisa mengisi dengan cepat dan benar. Sudah selayaknya dan pantas, mengingat tu­gasnya yang penting, KPPS (Ketua KPPS dan 1 orang anggota) ketika pela­tihan atau bimtek ditempatkan di ballroom hotel yang sejuk, dari pagi hingga malam saja sehingga tak usah menginap. Cara-cara ini bisa memangkas inefisiensi wak­tu, tenaga, dan pikiran KPPS ketika bertugas di TPS karena sudah tahu kiat-kiatnya.

Pemungutan suara dibuka pukul 07.00, jika KPPS ma­sih bekerja hingga 07.00 keesokan harinya secara non-stop. Inilah yang biasanya memakan korban jiwa karena kelelahan, lupa istirahat, lupa makan, fisik dan mental su­dah sangat lelah. Yang punya riwayat penyakit akan kam­buh sakitnya, yang lelah ketika dipaksakan berken­dara menuju kantor lurah akan mengalami kecelakaan.

Jika KPPS tidak selesai dalam waktu 18 jam sebe­nar­nya ada yang tidak beres de­ngan cara kerjanya, kerja tim yang berantakan, atau ketidak­tahuan sehingga tidak efisien dalam memanfaatkan waktu.

Manusia punya batasan titik jenuh, jika bekerja terus selama 24 jam, maka hal-hal fatal akan terjadi. Penulis sendiri yang berpengalaman dari pemilu ke pemilu, de­ngan kerjasama tim yang ba­gus, baru bisa menyele­saikan semuanya dari pukul 07.00 sampai pukul 00.30 WIB.

Kita semua berduka ketika begitu banyak korban jiwa yang jatuh di Pemilu 2019 di jajaran penyelenggara pe­milu dan kepolisian. Dedika­si yang luar biasa dari jajaran KPPS, jika kita lihat yang mereka dapatkan tidak sebe­ra­pa dibandingkan pengor­banan dan juga waktu yang mereka berikan untuk me­nga­wal pemilu ini.

Semoga Pemilu 2019 menjadi pemilu yang "me­matikan" terakhir. Pemerin­tah dan DPR perlu membuat UU baru, semisal pelaksana­an pemilu lokal dan pemilu nasional. Pemilu lokal untuk memilih kepala daerah, anggota DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota. Pe­mi­lu nasional untuk memilih presiden, DPR, dan DPD. Pembagian ini akan lebih me­ringankan secara teknis para petugas KPPS di TPS seka­ligus menghemat ang­garan. Jika sistem pemilu se­rentak seperti ini tetap diper­tahan­kan, bukan tak mungkin masya­rakat akan enggan menjadi anggota KPPS me­ngingat risiko yang akan dihadapinya. ***

Penulis adalah pemerhati ma­salah sosial-kemasyarakatan.

sumber:analisadaily.com