Pemerintah seharusnya sudah mengetahui tanda-tanda datangnya bencana secara teratur melalui rekaman sejarah siklus bencana dalam tahunan, puluhan atau bahkan ratusan tahun, karena dengan pengalaman ini, maka kerusakan infrastruktur fisik dan jumlah korban dapat diminimalisasikan, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bencana banjir tahunan.

Komponen utama dari penyebab dampak bencana banjir yang sering terjadi dalam tata ruang perkotaan di Indonesia antara lain, berasal dari kendala oleh pemerintah itu sendiri yaitu "pembuangan" waktu dalam menetapkan suatu aturan zona hijau. Fakta menyebutkan, penataan dan perencanaan ruang kota hijau berkelanjutan yang masih tumpang tindih peraturan pelaksanaannya dan tingkat ketegasan pemerintah dalam menjalankan peraturan tersebut. 

Dari segelintir kasus kejadian bencana seperti gempa dan gunung api meletus melalui efek banjir lahar dan gerakan tanah akibat banjir dan penggundulan hutan yang menimbulkan bencana kabut asap, menunjukan Pemerintah belum optimal memanfaatkan data dan informasi geologi sebagai dasar pembangunan ketataruangan, seharusnya menjadi fokus utama pembangunan ketataruangan wilayah yang berketahanan bencana dalam mereduksi jumlah kehancuran dan kerugian fisik tata ruang lingkungan dalam meredam trauma bencana di Indonesia karena eskalasi bencana tidak pernah berhenti. Pemerintah dan masyarakat tidak perlu merenung terus tetapi mengimplementasikan secepatnya karena bencana maut hadir setiap saat.

Pembangunan fisik yang berketahanan bencana geologi di Indonesia perlu terintegrasi satu kelembagaan riset yang menangani bencana lingkungan, mitigasi dan kegeologian sehingga memudahkan penyampaian informasi dan komunikasi yang tepat sasaran dan seragam. Bukti itu dengan banyaknya sektor yang menyampaikan informasi bencana dan kadang tumpang tindih komunikasi ketika terjadi bencana. Dan Pemerintah perlu memperhatikan peran masyarakat yang telah mengusulkan berbagai saran untuk membangunan koordinasi kelembagaan dan jaringan komunikasi karena hal ini dapat meminimalisasikan kerugian akibat bencana.

Penguatan koordinasi kelembagaan dalam rangka mendukung upaya mitigasi bencana, menyusun standar konstruksi (buliding code), peningkatan pelayanan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian bencana serta dikombinasikan pemahaman sosialisasi mitigasi kewaspadaan masyarakat untuk meminimalisasi kerusakan dan kehancuran akibat bencana. Namun hal ini belum membumi di Indonesia dan sangat kontras dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat, jangan berkata bahwa mereka sudah maju pengetahuan dan teknologi tetapi mereka maju karena pengalaman sejarah bencana yang diimplementasikan dalam budaya siaga bencana. Bukankah Indonesia sudah "berpengalaman merasakan bencana?"

Membangun sistem jaringan komunikasi tanggap darurat, antar wilayah yang dirancang berketahanan bencana agar jaringan sistem komunikasi tidak mengalami kehancuran atau kendala dalam memberi informasi dan komunikasi penanggulangan bencana. Untuk menghindarkan kebuntuan komunikasi diperlukan satu pusat pemrosesan data yang dirangkum dari beberapa ahli di instansi kebumian seperti IAGI, LIPI, BMKG, BPPT, Bakorsurtanal, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dipusatkan pada satu badan riset nasional yaitu Badan Geologi Nasional. Seluruh staf ahli kebumian dapat memberikan konstribusi informasi pada Badan Geologi Nasional agar ketimpangan informasi dapat dihindarkan, bertujuan untuk membantu masyarakat dapat mengantisipasi bencana secepatnya, terhindar dari isu-isu yang menyesatkan. sebagai refleksi dari kejadian gempa di inti Kota Meksiko, San Fransisco, Bam, Cristchurch dan Jepang (Februari dan Maret 2011). 

Tata ruang lingkungan kota-kota di Indonesia memerlukan zonasi rehabilitasi lingkungan tata ruang air dan infrastruktur yaitu melakukan usaha preventif tata ruang dengan merelokasikan aktifitas yang tinggi ke daerah yang lebih aman dengan mengembangkan pemetaan mikrozonasi sesuai dengan karakteristik geologi lingkungan internal dan eksternal tatanan geologi tektonik dan satuan fisiografis lingkungan geomorfologi yang menyusun suatu kawasan tata ruang kota yang diidentifikasi aman bagi keberlanjutan tata ruang air dan rehabilitasi tata guna lahan sebagai zona relokasi apabila terjadi kerentanan diwilayah yang lain.

Faktor lain yang mendorong semakin tingginya potensi resiko bencana banjir di kota-kota di Indonesia adalah laju kepadatan penduduk dan bangunan, yaitu banyak penduduk di kota besar seperti Jakarta dan Medan bertempat atau sengaja tinggal di kawasan yang rawan/rentan terhadap bencana seperti tinggal di bantaran sungai.

Yang menyebabkan semakin menambah parah kerusakan tata ruang selain tersebut diatas karena bencana alam hadir secara beruntun dan menelan korban yang sia-sia, yaitu pemerintah sangat lambat dalam mengartikulasi perencanaan pembangunan kota, lebih dipusatkan bagaimana bangsa ini mencapai target kemajuan ekonomi dengan bukti banyak menghasilkan pembangunan ekonomi coklat daripada ekonomi hijau, dan adalah bencana ekologis sebagai bukti tahunan yang meliputi bencana kabut asap dan banjir bagaikan arisan yang silih berganti datang menyapa kita untuk membayar upeti berupa nyawa, harta dan infrastruktur fisik yang rusak serta kebangkrutan ekonomi dengan bonus penambahan jumlah masyarakat menjadi miskin. Efek lanjutan ini diperparah lagi oleh tingkah laku etika para elite bangsa lebih mementingkan "ekonomi perut" alias mengguritanya korupsi. Kemampuan supremasi hukum yang tumpul dalam membela kepentingan rakyat yang sangat luas berdampak kepada kemurkaan alam di bumi Indonesia, lihatlah berbagai musibah dalam kurun tiga bulan ini, habis asap, muncul banjir diselang-seling kegaduhan politik dan sosial di kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi berita media luar negeri,

Mewaspadai berbagai jenis bencana alam terutama bencana banjir besar pada jelang pergantian tahun 2015 seperti siklus tahun lalu saat penting, sekaligus siaga dalam menghadapi bencana, bukan selama ini penanggulangan bencana masih ditekan pada 'saat' serta 'setelah (pasca)' terjadinya bencana. Sementara itu, pada tahap 'sebelum (pra)' bencana yang telah diakomodasikan masih terbatas pada tahapan pencegahan (prevention), yaitu dengan menghindari pemanfaatan kawasan yang 'rawan bencana' untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan pertanian abadi.

Upaya untuk mewaspadai dan menghindari bencana alam yang berjalan secara progresif dan membuat lingkungan tidak nyaman bagi manusia yang mulai menurunkan daya dukung fisik bumi adalah dengan menggunakan segala sumber daya alam, ruang dan manusia secara efisien, mengembangkan sumber daya energi baru yang aman terhadap perubahan iklim ekstrim, moratorium semua lahan dan hutan di Indonesia guna mencegah terjadinya kebakaran dan bencana kabut asap serta banjir longsor tahunan, mengefektifkan penanaman pohonan setiap bulan, bukan dalam rangka hari menanam pohon saja maupun hari lingkungan lainnya untuk mencegah kerusakan lapisan ozon serta membudayakan penggunaan transportasi umum berbasis ekologi hijau dengan penggunaan sarana yang efektif tanpa membuat macet sehingga dapat menurunkan jumlah emisi yang dapat membahayakan kesehatan, mengurangi ketergantungan pemakaian energi konvensional.

Seperti itu, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menguatkan diri menghadapi berbagai bencana yang datang secara beruntun dengan membangun lingkungan yang berkelanjutan yang sadar akan lingkungan, berpandangan holistis, sadar hukum dan mempunyai komitmen atau kecintaan terhadap lingkungan.

(analisadaily.com)
Opini