okezone.com

Ilustrasi

KARANGANYAR - Rencana pengambilalihan pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) dari Pemerintah Daerah (Pemkab) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) menimbulkan polemik tersendiri. Terutama menyangkut kelanjutan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang selama ini diambil dari dana APBD.

Kepala Dinas Pendidikan Karanganyar Sutarno mengakui, pihaknya mendengar banyak keluhan masyarakat menyangkut kelanjutan dana BOS dari daerah bila pengelolaan sekolah diambil alih Pemprov. Menurut Sutarno, masyarakat takut bila pengambilalihan tata kelola ini akan menyebabkan sekolah tidak lagi gratis seperti yang selama ini dirasakan.

"Kami belum berani mengatakan apa pun menyangkut dana BOS dari APBD yang selama ini juga ikut disalurkan pada sekolah. Apakah dihentikan atau tetap disalurkan. Karena kami belum mendapatkan petunjuk apapun dari Bupati," papar Sutarno saat ditemui Okezone, di Kantor Dinas Pendidikan Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu (27/4/2016).

Menurut Sutarno, selama ini pihaknya menyalurkan Rp32 miliar dari APBD untuk dana BOS tingkat SMA/SMK dalam satu tahun. Sedangkan untuk seluruh sekolah, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat atas, total alokasi APBD yang disalurkan untuk dana BOS sebanyak Rp52 miliar.

Sutarno meminta pada masyarakat untuk bersabar. Selama belum ada aturan main menyangkut penyaluran dana BOS bila nantinya pengelolaan sekolah tingkat SMA/SMK diambil alih Pemprov, dana BOS dari APBD tetap disalurkan.

"Dana BOS dari APBD tetap disalurkan, tidak perlu khawatir. Kecuali sudah ada aturan dana BOS dialihkan, baru dana BOS dari APBD kami hentikan," pungkasnya.(okezone.com)