Okezone.com

KUPANG - Lembaga perguruan tinggi Katolik Universitas Widya Mandira (Unwira) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan pola baru berantas masuknya paham teroris dan radikal di lembaga pendidikan calon cendekiawan tersebut.

Rektor Unwira Kupang Pater Dr Philipus Tule SVD mengatakan, pola itu dilakukan dengan mewajibkan setiap mahasiswa baru menandatangani secarik perjanjian atau sumpah bahwa dirinya tak terpapar atau terkait dan tidak akan terkait dengan paham radikal dan teroris. Hal ini dimaksud selain sebagai tahapan penyaring awal bagi mahasiswa pembawa paham radikal dan teroris ke kampus, tetapi juga sebagai dasar bagi lembaga untuk melakukan tindakan hukum atau sanksi jika nantinya diketahui ternyata ada oknum yang sengaja membawa paham radikal dan teror ke kampus.

"Dengan perjanjian itu maka kampus sudah bisa melakukan tindakan hukum jika ke depan ada oknum mahasiswa yabv terpapar atau terindikasi terpapar," katanya, Senin (4/6/2018).

Bekas Rektor Filsafat dan Teologi Ledalero di Maumere, Kabupaten Sikka, Pulau Flores itu mengaku, selain pola itu, lembaga pendidikan yang dikelola Yayasan St Arnoldus itu juga mendorong setiap mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman agama masing-masing agar semakin kuat iman dan pengetahuannya sehingga tak mudah terpancing paham radikal dan teror tersebut. Selain itu, upaya menghidupkan kembali pendidikan kewiraan dan Pancasila segera dilakukan, meskipun polanya tak serupa dengan yang dilakukan pada beberapa waktu lalu melalui pola penataran P-4.

"Jika kala itu pendidikan Pancasila melalui penataran P4 dinilai sangat terdoktrin maka kita ubah polanya. Nilainya yang kita ambil," katanya. Pakar Antropologi itu juga mengatakan selain dua kesepakatan itu, mahasiswa baru juga wajib menghindari dan menjauhi narkoba. Karena kejahatan obat-obatan itu juga akan mampu merusak masa depan mahasiswa.

Terhadap kemungkinan saat ini ada mahasiswa dan atau oknum dosen yang sudah terpapar paham radikal dan teror, Pater Philipus pastikan tak ada. "Saya bisa pastikan saat ini tak ada karena kami selalu lakukan evaluasi berupa pertemuan dosen dan karyawan secara berkala. Saya pastikan tak ada," katanya menegaskan.

Sementara Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Daeng Rosada menyebut paham radikal mulai menyasar kaum muda dan mahasiswa untuk dijadikan sasaran pahan yang bertentangan dengan nilai Pancasila itu. Menurut dia, perguruan tinggi yang harus jadi pusat ilmu pengetahuan dan riset saat ini mulai dijadikan sebagai basis terorisme.

"Mahasiswa tidak lagi melakukan diskusi ilmiah dan riset tetapi sudah beralih ke diskusi kelompok dogmatis," katanya. Daeng Rosada mengatakan, ajaran kebencian mulai merasuk ke lembaga perguruan tinggi melalui kelompok-kelompok yang dibentuk. Bahkan di beberapa daerah virus ini sudah menyasar ke kaum perempuan.

"Kiblatnya jelas ke Timur Tengah dan melalui kelompok pengajian dan semacamnya," ungkapnya. Ada sekitar 1.800 mahasiswa dari 25 universitas yang sudah terpapar paham radikal dengan 23,5% berkiblat ke ISIS, 12 persen berpaham khilafah dan selebihnya siap berjihad untuk mendirikan negara khilafah. Meskipun demikian semua aksi itu tak tersangkut agama. Misalnya yang terjadi di sejumlah gereja Surabaya dan di Mapolda Riau tak tersangkut sedikit pun dengan agama. "Ini oknum yang terpapar dan pelaku juga korban," katanya.

(okezone.com)