SAMARINDA - Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengamankan kapal bermuatan 30 meter kubik kayu di Kalimantan Timur. Sebanyak 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, kayu tersebut diamankan dalam operasi gabungan pada hari Jumat (14/6). Dari operasi gabungan, diamankan 16 orang dan kapal KLM Kartika bermuatan 30 meter kubik kayu Galam dari kawasan CA Teluk Apar di Desa Selengot Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Sedangkan, kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka berinisial MY (nakhoda) dan IK (pembeli). MY dan IK telah dititipkan di Polresta Samarinda untuk menjalani proses penyidikan. Sementara itu, barang bukti berupa kapal dan muatannya diamankan di Pelabuhan Samarinda.

Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan BKSDA Kalimantan Timur tentang adanya kegiatan pengangkutan kayu Galam di dalam Kawasan Cagar Alam Teluk Apar pada tanggal 13 Juni 2019. Kemudian Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah II Samarinda melaksanakan Operasi Gabungan bersama BKSDA Kalimantan Timur.

Kemudian Balai Gakkum Wilayah Kalimantan melalui Seksi Wilayah II Samarinda melaksanakan Operasi Gabungan bersama BKSDA Kalimantan Timur. Pada Jumat (14/6) sekira jam 11.30 WITa, Tim menjumpai dan mengamankan KLM Kartika yang bermuatan kayu Galam.
Di lokasi tersebut Tim Operasi Gabungan mengamankan dan memintai keterangan nakhoda kapal (MY), ABK dan buruh. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kemudian Tim Operasi Gabungan mencari dan mengamankan IK di Wisma Eja Tanah Grogot. Kemudian Tim Operasi Gabungan mengamankan dan membawa pelaku dan barang bukti ke kantor Balai Gakkum Wilayah Kalimantan di Samarinda.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a dan atau Pasal 12 huruf k jo Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).