JAKARTA - Mayjen (Purn) Kivlan Zen merasa difitnah setelah dikonfrontasi bersama Habil Marati terkait kasus perencanaan pembunuhan empat pejabat nasional. Polri menegaskan profesional dalam menangani kasus tersebut.

"Kalau itu merupakan hak konstitusional dari yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Silakan saja. Dalam hal ini, Polri tetap profesional melakukan proses penyidikan yang dilakukan selama ini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2019).
Dedi menjelaskan proses pembuktian suatu kasus tak hanya berdasarkan keterangan tersangka. Menurut dia, ada beberapa bukti lain yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan proses penyidikan.

"Polri sesuai dengan 184 KUHAP dalam pembuktian, tidak hanya menggali keterangan tersangka, itu urutan kelima. Polri juga menggali alat bukti-bukti yang lain,baik berupa keterangan saksi, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian bukti petunjuk dan surat. Itu semua didalami oleh penyidik. Kalau misalkan tersangka tidak mengakui perbuatannya, itu merupakan hak konstitusional yang bersangkutan. Itu nanti juga nanti akan dibuktikan dalam proses persidangan di pengadilan secara transparan, terbuka dan jurdil. Silakan," ujar dia.
Sebelumnya, penyidik mengkonfrontasi Kivlan Zen dengan Habil Marati beserta saksi-saksi lainnya seperti Iwan, Aziz, dan Fifi. Mereka dikonfrontasi terkait aliran dana dalam kasus rencana pembunuhan empat tokoh nasional.

Kivlan mengaku dirinya difitnah oleh para saksi, yang menyebut Kivlan memberikan uang sebesar USG 15 ribu ke Iwan untuk membeli senjata api ilegal. Kivlan menegaskan dirinya difitnah dalam kasus itu.


Peristiwa